Jan – Mar 2005

Suara dari gerakan masyarakat sipil Aceh mengatakan inilah saatnya untuk refleksi diri.

Anonymous

Setelah kejatuhan Suharto pada tahun 1998, suatu gerakan masyarakat sipil muncul bertaburan di Aceh. Kelompok pejuang hak azasi manusia (HAM), sejumlah organisasi perempuan, koalisi aktifis mahasiswa dan banyak lainnya. Ini adalah masa yang menggairahkan dan penuh semangat. Kebanyakan kelompok mengutuk militer Indonesia secara terbuka, banyak diantaranya yang mengangkat isu penentuan nasib sendiri. Yang lainnya bekerja pada tingkatan masyarakat bawah, menggerakkan tenaga sukarela untuk mengumpulan informasi tentang pelanggaran HAM dan penguatan kesadaran masyarakat.

Saya adalah salah seorang aktivis dalam pergerakan pada saat itu. Tetapi, sekarang saya melihat begitu banyak masalah dan merasa inilah saatnya untuk berbicara. Saya tidak bermaksud untuk mempermalukan teman-teman aktifis Aceh, tetapi saya pikir kita harus memulai perdebatan di antara kita. Keadaan semakin sulit sekarang ini di Aceh, dan kita perlu untuk mengkritisi dan merefleksi diri.

Elitisme dan Demokrasi

Salah satu masalahnya adalah elitisme dikalangan pimpinan organisasi masyarakat sipil. Satu hal yang penting, sebagian besar anggota dari kelompok masyarakat sipil Aceh berasal dari kelas menengah. Sebagian besar mereka merupakan mahasiswa yang tinggal di Banda Aceh, ibukota propinsi, ataupun kota besar lainnya. Yang semakin runyam adalah, dari sejumlah anggota kelompok tersebut telah menjadi ‘elit dikalangan elit’.

Sebagian besar pimpinan masyarakat sipil memperoleh jabatan mereka antara dua ataupun lima tahun yang silam, ketika itu kelompok masyarakat sipil menjamur. Sebagian besar (walaupun bukan seluruhnya) tidak pernah dipilih melalui proses yang demokratik. Sekarang ini, mereka masih mendominasi pengambilan keputusan dan masih menduduki sebagai figur publik dari aktifitas masyarakat sipil. Kebanyakan anggota biasa menjadi ‘mayoritas yang tak bersuara’. Mereka kurang keahlian dan kurang percaya diri untuk mempertanyakan pimpinan mereka.

Jadi sekarang ini, bukan hanya kaum elit masyarakat sipil tidak lagi mewakili masyarakat Aceh secara umum, mereka bahkan tidak lagi mewakili anggota kelompoknya sendiri. Malah, pengambilan keputusan tanpa didasari pada konsultasi yang luas. Demokrasi internal kelihatannya menjadi isu yang tabu untuk dibicarakan. Tetapi bagaimana kita dapat mengkampanyekan demokrasi sedangkan di dalam kelompok kita sendiri tidak berlakunya sistem yang demokrasi?

Persoalan ini diperparah lagi karena kebanyakan kelompok menjadi semakin kecil. Bahkan juga kelompok yang terkenal seperti SIRA, Sentral Informasi Referendum Aceh, yang mengorganisir pawai referendum yang besar pada tahun 1999, jumlah anggota mereka sekarang malah tidak jelas dan bisa dihitung dengan jari. Hal yang sama terjadi pada banyak kelompok yang lainnya, seperti LNDRA, KARMA, Farmidia, PDRM, ORPAD, Perempuan Merdeka dan Forum Kutaraja. Tetapi, sebagai orang Aceh, kami kurang percaya diri untuk mengatakan bahwa semua kelompok itu tidaklah mewakili keseluruhan rakyat Aceh.

Kerja sama dengan GAM

Masalah internal ini terimbas kemasalah yang kedua: sejumlah pimpinan masyarakat sipil telah mengambil kebijaksanaan untuk bekerjasama lebih rapat dengan GAM. Sekarang ini ada suatu usaha untuk membawa semua aktivis Aceh untuk berada di bawah naungan GAM. Dengan cara yang baru ini, saya melihatnya sangat berbahaya. Bekerjasama sangat rapat dengan GAM akan menghancurkan kampanye kita untuk kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul di Aceh.

Sejumlah aktivis kelihatannya sekarang ini tidak mampu melihat nilai dari masyarakat sipil berdiri sendiri sebagai gerakan terpisah. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sejumlah pertemuan telah berlangsung antara aktifis elit masyarakat sipil dengan anggota GAM. Sejumlah bentuk kerjasama juga telah disetujui. Salah satunya adalah untuk menerbitkan buletin informasi (Duta Acheh).

Saya tidak menyalahkan GAM dari kesalahan langkah ini. Mereka hanya mencoba untuk mempromosikan langkah politik mereka. Saya menyalahkan para elit masyarakat sipil yang menyetujui untuk sejumlah masalah tanpa ada suatu mandat. Lebih dari itu, saya menyalahkan mayoritas yang tidak bersuara karena tidak menunjukkan rasa keberatan.

Kenapa sebagian besarnya diam? Sebagai suatu contoh yang jelas terjadi pada akhir Agustus 2004, Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud, mengeluarkan pernyataan yang berbunyi ‘Monyet-monyet melihat apa yang monyet lakukan’ untuk menyalahkan pemindahan tahanan Aceh ke sejumlah penjara di Jawa. Dalam hal ini, dia menyatakan secara tidak langsung Pemerintah penjajah Indonesia adalah seperti seekor monyet, dan secara membabi buta melaksanakan penjajah Belanda dulu.

Seorang aktivis yang tinggal di luar negeri mengirimkan sebuah kritik ke sebuah mailing list Aceh yang menyatakan penggunaan kata ‘monyet’ itu adalah tidak tepat. Beberapa aktifis biasa menyetujuinya, dan menambahkan bahwa GAM perlu untuk menggunakan bahasa yang lebih moderat dalam setiap pernyataannya. Mereka khawatir bahwa perkataan monyet menimbulkan kesan kesukuan dan anti Jawa. Bagaimanapun, sebagian besar elit masyarakat sipil diam saja.

Sejumlah anggota GAM menanggapinya. Mereka menggunakan cara yang agresif. Salah seorangnya menulis bahwa GAM tidak memerlukan kritik dari orang-orang yang tidak menghasilkan apa-apa buat mereka. Lebih jauh, dia menambahkan, ‘kapanpun Perdana Menteri mengeluarkan suatu pernyataan, dia pasti telah memikirkannya lebih dari 300 kali.’ Ketika hal ini terjadi, semua anggota masyarakat sipil yang menjadi anggota maling list ini diam saja.

Kita cenderung menyatakan bahwa semua masalah yang dihadapi oleh gerakan masyarakat sipil di Aceh disebabkan oleh penindasan negara, mungkin bisa dikatakan benar. Sejumlah lainnya disebabkan oleh kami sendiri. Kita perlu untuk berbicara lebih berani untuk suatu demokrasi internal dan melawan sebagian dari pemimpin kita yang tidak lagi sebagai perwakilan organisasi. Kita juga perlu untuk belajar untuk melawan tekanan dari GAM. Dengan harapan tersebut saya menulis artikel ini. Saya berharap kawan-kawan aktifis Aceh dapat membicarakan ini secara positif dan juga dalam suatu nilai solidaritas.



Penulis adalah seorang aktifis masyarakat sipil Aceh yang tinggal di luar Aceh.