No. 81, Januari-Maret 2005

Mempertanyakan mitos-mitos tentang Gerakan Pembebasan Nasional di Aceh

William Nessen

Saat itu adalah akhir tahun 2002, saya berada di hotel termewah di Banda Aceh berbicara dengan seorang pejabat dari Kedutaan Amerika. Dia sedang mempersiapkan untuk gencatan senjata di antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia. Ia adalah salah satu dari sedemikian banyak orang di dunia yang mengatakan bahwa apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Aceh adalah perdamaian. Ketika saya mengungkapkan bahwa mereka juga menginginkan kemerdekaan, dengan tidak sabar ia menjawab: mungkin mereka memang menginginkannya, tetapi mereka tidak mempunyai alasan yang baik untuk itu.

Karena merasa tertantang, saya membeberkan alasan-alasan sebagai berikut: beberapa ratus tahun sampai ke abad 20 sebagai negara berdaulat; daerah yang paling memberontak terhadap kekuasaan kolonial Belanda di seluruh nusantara; janji-janji gombal dari pemerintah Indonesia mengenai otonomi; perampasan hasil bumi; dikuasai militer secara de facto; penindasan terhadap bentuk perlawanan yang damai; pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan terhadap ribuan orang dan tiadanya hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut. Kemudian saya tambah bahwa semua hal tersebut mengarah kepada hilangnya kepercayaan terhadap Indonesia.

Pejabat kedutaan itu mengangkat bahu. “Yang mereka butuhkan adalah sekadar keadilan, kesetaraan ekonomi dan perdamaian. Keberatan-keberatan mereka masih kurang besar”.

Dukungan Berat Sebelah dari Pihak Asing

Kata-kata dari pejabat kedutaan tersebut menunjukkan sikap meremehkan terhadap Aceh secara internasional. Salah satu tragedi terbesar dari konflik Aceh adalah sangat sedikitnya masyarakat luar memahami apa yang diinginkan masyarakat Aceh serta mengapa mereka menginginkannya.

Ketika masyarakat Timor Timur berjuang untuk kemerdekaan, mereka akhirnya memperoleh dukungan dan perhatian dari seluruh dunia. Dukungan tersebut membantu masyarakat Timor Timur untuk mempertahankan harapan selama puluhan tahun dikuasai Indonesia.

Di Aceh, walaupun ada keinginan yang sangat besar untuk memerdekakan diri dan laporan yang tidak ada habisnya soal brutalisme Indonesia, pemerintahan asing, LSM, pengamat kebijakan dan pihak lain menyarankan masyarakat Aceh untuk menerima kepemimpinan Indonesia.

Tidak seorangpun – kecuali masyarakat Aceh sendiri – mengusulkan kemerdekaan sebagai upaya penyelesaian. Ketakutan atas hancurnya negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, disertai wawasan terhadap hukum internasional yang kurang mendalam, dan kurangnya reportase langsung dan analisa komparatif dengan perjuangan kemerdekaan nasional lainnya membuat masyarakat internasional yang memiliki itikad baikpun tidak dapat berpikir dengan jelas mengenai konflik yang terjadi. Dengan demikian, dukungan yang sebenarnya berat sebelah pada penguasaan Indonesia yang terus menerus menjadi kelihatan netral.

Antara tahun 2001 sampai 2003, secara keseluruhan saya berada di Aceh selama satu tahun termasuk kesempatan menghabiskan waktu dengan kelompok gerilya GAM, kalangan militer Indonesia dan di penjara, dan saya temukan bahwa apa yang sebenarnya dianggap sebagai pengkajian seimbang dan komentar yang adil tentang konflik yang ada sebenarnya hanya semakin menciptakan mitos.

Terperangkap?

Saat itu adalah sore hari di pertengahan Juni 2003, satu bulan sebelum serangan terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah dan saya mengunjungi beberapa tempat dengan pasukan gerilya GAM.

Kita berhenti untuk melakukan temu wicara dengan kelompok pejuang lainnya di sebuah desa, sekitar dua belas kilometer dari jalan utama. Para pejuang tengah mencuci, minum kopi dan bersantai dengan para penduduk desa, yang sebagian besar adalah kerabat atau teman lama.

Tiba-tiba terdengar suara rentetan senjata ditembakkan. Tanpa mengetahui adanya kelompok gerilya di sana, tentara Indonesia menyeruak dari hutan.

Karena merasa terlalu yakin bahwa kondisi aman, pemimpin kelompok gerilya tidak menempatkan pasukan penjaga.

Para penduduk laki-laki, puluhan pasukan gerilya dan saya sendiri mundur dengan panik. Namun kami segera bergerak dalam dua barisan panjang masing-masing seratus orang. Komandan mulai mengorganisir kelompok penembak untuk melindungi kita semua. Tetapi untuk pertama kalinya sejak saya bergabung dengan mereka, saya melihat para pejuang ini ketakutan; salah satu wakil komandan membuat sebuah garis dengan ujung jarinya melintasi lehernya. Kita telah terkepung. Saat matahari terbenam, kita merayap di sepanjang jalan berlumpur, melewati rumah-rumah kayu kecil dimana kami mendengar beberapa wanita menangis dan terisak-isak memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan kami dan memenangkan perjuangan Aceh.

Sebelum matahari terbit, sekelompok pria-pria berusia lanjut muncul. Mereka adalah para tokoh masyarakat tempat para pejuang muda ini bertanya jika mereka telah kehilangan akal. Para tetua ini telah mengorganisir suatu taktik zigzag berbahaya melalui lingkaran pasukan Indonesia yang semakin diperketat. Kami mulai berjalan dalam kelompok yang masing-masing berjumlah 20 orang setiap sepuluh menit. Setiap kelompok dipimpin seorang pemimpin yang menjadi penunjuk jalan, memberi komando untuk berhenti, mendengarkan dan mengirim seorang anak kecil untuk maju terlebih dahulu, meyakinkan bahwa rute yang akan ditempuh tetap aman.

Isyu yang paling sering beredar tentang Aceh adalah bahwa sebagian besar masyarakat Aceh, termasuk mereka yang mendukung kemerdekaan, tidak mendukung GAM. Para korban yang tidak berdaya menolak kekerasan dari kedua belah pihak, mereka ‘terperangkap’ dalam perselisihan.

Melewatkan waktu dengan kelompok gerilya dan memasuki desa-desa akan memberikan perspektif yang lebih jelas.

Cerita diatas bukanlah untuk pertama kalinya saya bertemu dengan mayarakat Aceh ‘biasa’ yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan pejuang GAM. Kemanapun saya mengikuti kelompok gerilya, mereka yang ‘terjebak’ di tengah perselisihan seringkali memihak dan menyediakan makanan, informasi dan memberi semangat. Saya juga mengalami hal yang sama di Timor Timur pada tahun 1998.

Dalam kurun waktu beberapa minggu pertama dari perseteruan baru, kita seringkali dibawa ke sebuah rumah di tengah malam dimana seorang wanita tua akan membuatkan sambal, menggorengkan ikan asin dan memasak sekuali besar nasi untuk ‘putra-putranya’. Bahkan ketika mengkritik GAM, para penduduk desa di Aceh sering menyebut pasukan gerilya sebagai tentara mereka, terkadang menyimpulkan: ‘Mereka adalah warga kita, mereka adalah kita’.

Di daerah perkotaan, dukungan serupa berada di bawah permukaan. Pada siang hari, para komandan militer Indonesia semakin memperkuat pengawasan. Pada malam hari, saya berkeliaran, sampai akhirnya singgah di sebuah restoran kecil, dimana seringkali terdapat kumpulan pelanggan setia yang mengaku, “Tentu saja, semua orang mendukung pasukan gerilya. Sekarang kita hanya perlu sedikit berhati-hati’.

Apa yang Anda perjuangkan?

Argumentasi umum lainnya tentang kelompok gerilya Gerakan Aceh Merdeka adalah bahwa mereka tidak benar-benar memperjuangkan kemerdekaan. Mereka termotivasi oleh faktor-faktor lain seperti kekuasaan, kebosanan, uang, martabat lokal dan kebencian etnis.

Pandangan tersebut juga terdapat di kalangan angkatan bersenjata Indonesia sendiri. Saya ingat sebuah pertemuan pada bulan Januari 2003 dengan Jenderal Djali Yusuf, seorang pimpinan tentara di Aceh yang juga berasal dari Aceh. Dengan mengangkat sebuah pemantik api, kemudian mengeluarkan sebungkus rokok dan akhirnya sebuah pipa cangklong, Jenderal Djali menggambarkan komposisi GAM: sebagian nasionalis murni, sebagian menebus darah dan sebagian kriminal.

Saya sudah pernah mendengar hal ini sebelumnya dan itu hanya separuh benar. Banyak pejuang GAM yang saya kenal telah kehilangan ayah atau kakak mereka karena terkena senjata tentara Indonesia. Saya telah mendengar keinginan mereka untuk menyerang balik. Saya pernah bertemu dengan komandan GAM yang telah menjadi preman kecil-kecilan. Mereka mencari kesenangan dan uang ke Malaysia, kemudian menjalani pelatihan gerilya di Libia pada akhir tahun 1980an.

Namun keterlibatan politik telah mengubah para mantan preman yang sudah melanglang buana tersebut serta para pembalas-dendam-dari-pedesaan menjadi orang-orang yang memiliki wawasan lebih luas dengan komitmen kuat terhadap tanah leluhur mereka.

Semua ini seharusnya tidak membuat kita heran. Apapun yang dikatakan para ahli, Aceh tidak berbeda dengan tempat-tempat lain di seluruh dunia. Para sosiolog, pakar politik dan sejarah telah sejak dulu mengenali bahwa selain tujuan yang telah ditetapkan, orang tertarik dengan pergerakan karena berbagai alasan.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945-1949 juga demikian. Robert Cribb dalam bukunya Gangsters and Revolutionaries menunjukkan bahwa kelompok kriminal memegang peranan penting dalam perjuangan melawan kekuasaan Belanda. Pakar sejarah Geoffrey Robinson dalam bukunya tentang Bali yang berjudul The Dark Side of Paradise mengungkapkan bahwa perjuangan kaum nasionalis disana awalnya adalah ‘penyamaran untuk perjuangan lainnya’, dimana kaum ningrat dan petani berbaris (dan bertukar pihak) tergantung pada persaingan politik yang ada.

Tidak ada yang menyanggah bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidaklah sah karena para pendukungnya memiliki berbagai motivasi atau karena sebagian orang bekerja sama dengan musuh, atau karena opium menjadi komoditas paling penting dalam negara republik yang akan lahir itu. Namun sebagian komentator berusaha menolak seluruh pejuangan kemerdekaan Aceh karena sebagian pendukungnya tidak memiliki motivasi yang ‘murni’ dan karena memang sebagian dari mereka melakukan tindak kejahatan.

GAM seburuk apa?

Selama beberapa tahun, organisasi-organisasi hak asasi manusia telah mengkritik tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum pemberontak yang bukan pemerintah, dan juga yang berasal dari dalam pasukan pemerintah, dengan alasan yang baik.

Selama dua dekade terakhir ini, berbagai kelompok pemberontak gerilya melakukan dua dosa bersamaan yaitu: mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan egois.

Di Aceh, kelompok hak asasi manusia dan jurnalis mengemukakan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Namun hal yang mengejutkan adalah sedikitnya pelanggaran yang benar-benar dilakukan oleh GAM, sehingga beberapa lawan GAM yang kecewa mengatakan bahwa ada kecenderungan untuk ‘meromantisasi’ mereka.

Berbeda dengan puluhan kelompok gerilya lainnya, GAM tidak pernah melakukan pembantaian, atau membunuh banyak warga sipil. Mereka tidak memperkosa atau menyiksa tahanan atau melakukan bom bunuh diri. Mereka juga tidak memaksa orang untuk menjadi tentara, seperti kebanyakan kasus pemberontak lainnya. Teror bukanlah senjata GAM. GAM memiliki tujuan yang cukup jelas dan memperjuangkan tujuan tersebut dengan cara sebersih mungkin sebagaimana pejuang lain.

Daftar kekerasan yang dilakukan tentara Indonesia sangatlah banyak dan terperinci. Berbagai laporan dari organisasi-organisasi hak asasi manusia menyebutkan waktu dan tempat kejadian, dan seringkali rangkaian peristiwanya. Tuduhan terhadap GAM sangatlah sedikit dan seringkali meragukan.

Bahkan, kalangan militer Indonesia memilih untuk tidak mendata kejahatan GAM, mungkin khawatir adanya pembandingan. GAM menuntut tidak adanya pembatasan akses para jurnalis ke wilayah Aceh serta dilakukannya penyelidikan yang komprihensif atas pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Indonesia sejak dahulu selalu menolak pengaturan semacam ini. Indonesia menutup propinsi tersebut dari kalangan jurnalis pada periode 1990an dan menutupnya kembali pada bulan Juni 2003.

Ada beberapa hal yang tidak disangkal GAM. Dengan menyatakan bahwa mereka adalah pemerintahan yang lebih sah dibandingkan Jakarta, GAM menuntut hak untuk menarik pajak atas semua orang yang memiliki bisnis di Aceh. Para pemborong seharusnya dikenakan pajak sebesar 10% dari keuntungan mereka; toko kecil 2,5%. Hal tersebut dianggap pemerasan oleh para kritik. Tentu saja sebagaimana halnya dengan pajak apapun, masyarakat lebih senang kalau tidak diwajibkan membayar. Namun GAM sepenuhnya bergantung pada sesama masyarakat Aceh, dan sampai saat ini, menurut bukti sebagian besar masyarakat dengan sukarela memberikan apa yang dapat mereka berikan.

Tuduhan lainnya yang dijatuhkan pada GAM? Seperti pembunuhan guru-guru karena mengajar dengan kurikulum Indonesia? Masih tidak atau belum terbukti.

Saat menyelidiki dua tuduhan, saya menemukan bahwa polisi keliling telah menembak guru-guru tersebut karena mereka adalah pendukung kuat GAM dan secara berkala menyumbangkan uang. Dalam kasus lainnya, menurut seorang komandan GAM, GAM membunuh seorang guru karena ia tetap memberikan informasi mengenai personil GAM kepada TNI meskipun sudah berulang kali diperingatkan.

Semasa perjuangannya mempertahankan wilayah, GAM telah membunuh banyak informan dan agen mata-mata militer. Namun, beberapa informan hanya ditahan selama beberapa bulan. Di Aceh bagian barat, saya bertemu dengan beberapa pengendara sepeda yang ditangkap oleh GAM. Mereka mengakui bahwa mereka membantu tentara Indonesia. Salah satu diantaranya menginformasikan pada pihak Indonesia lokasi beberapa pejuang GAM yang tidak bersenjata. Pasukan polisi keliling telah membunuh dua orang diantaranya. Para pejuang GAM yang marah ini kemudian memukuli pria ini ketika mereka menangkapnya.

Setelah itu, ia mengatakan kepada saya bahwa para pejuang tidak melukainya.

Meskipun mereka tidak pernah mengatakannya, GAM mungkin juga telah membunuh seorang akademisi yang terkemuka. Alasan yang beredar: komando pusat GAM tidak mengetahui dan tidak akan menyetujui apa yang dilakukan oleh pimpinan unit distrik.

Sekali lagi, kita dapat membandingkan Aceh dengan pergerakan kemerdekaan Indonesia, meskipun terdapat perbedaan waktu dan isyu standar moral. Antara tahun 1945-49, terjadi penyerangan acak terhadap mereka yang bekerja untuk Belanda, tidak hanya terhadap para informan. Seluruh desa habis dibantai dimana kelompok pejuang membunuh orang karena mengenakan pakaian gaya Belanda atau membawa barang yang menggunakan warna bendera Belanda. Perampasan, perampokan, penculikan, penyerangan dan teror terhadap etnis tertentu selalu terjadi dalam perjuangan nasionalis Indonesia.

Pembersihan etnis?

Tuduhan paling keras terhadap GAM adalah bahwa mereka terlibat dalam pembersihan etnis. Istilah tersebut menimbulkan bayangan tentang tumpukan mayat keluarga yang mati terbantai, dan dimaksud sebagai ‘pukulan kentongan.’ Di sini tuduhan tersebut tidak berbunyi.

Dari sedemikian banyak kelompok etnis di Aceh, GAM hanya memiliki konflik dengan satu etnis, etnis Jawa. Masyarakat Jawa yang berjumlah beberapa ratus ribu orang berbeda dengan kelompok minoritas lainnya dalam tiga hal. Pertama, mereka bukanlah suku asli di wilayah tersebut yang sudah berdiam disana sejak seratus tahun yang lalu. Kebanyakan masyarakat Jawa adalah bagian dari program transmigrasi di era Suharto, dan sebagian berasal dari masa kolonialisasi Belanda. Kedua, mereka berasal dari etnis yang dominan. Ketiga dan yang terpenting, selama beberapa tahun, kaum pria etnis Jawa telah bekerja sama dengan pasukan tentara pemerintah sebagai kekuatan militer desa dan pejuang anti GAM.

Sebagai bukti dari kebencian yang mendalam terhadap etnis Jawa, para kritik mengangkat sudut pandang GAM (yang juga dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia) bahwa etnis Jawa menggantikan Belanda sebagai penguasa negara kepulauan Indonesia, serta cercaan anti etnis Jawa dari pendiri GAM Hasan di Tiro, dan gambaran GAM mengenai kedaulatan Aceh yang dianggap picik dan rasis oleh kritik tersebut.

Nasionalisme GAM memang mengacu kepada sejarah – tetapi hanya sebatas kedaulatan di masa lalu. Sementara melihat ke depan, bukan dalam hal membentuk negara etnis murni, tetapi pada suatu negara multi etnis. GAM menerima anggota dari berbagai kelompok minoritas, bahkan pada tingkat tertinggi. Komandan tertinggi di Aceh Tengah adalah seorang Gayo dan di Tamiang, dua dari empat pimpinan distrik GAM adalah orang Jawa yang membawahi sejumlah pejuang etnis Jawa

Meskipun demikian, mendengarkan kritik akan tetap ada gunanya. Laporan dari Kelompok Krisis Internasional pada tahun 2002 menyebutkan bahwa di Aceh Tengah, dimana sejumlah transmigran etnis Jawa telah lama menetap diserang oleh kelompok gerilya GAM dan simpatisannya, dimana penduduk setempat dibunuh, rumahnya dirampok dan dibakar. Sebenarnya masalahnya jauh lebih kompleks.

Melalui koordinasi dengan TNI, kelompok pesilat etnis Jawa yang bersenjata mengumpulkan informasi tentang GAM, mengawaki titik-titik pemeriksaan, berpatroli di jalan dan berpartisipasi dalam aksi-aksi kekerasan di desa-desa masyarakat Aceh. Tentara dan militisi etnis Jawa dilaporkan membunuh paling sedikit beberapa ratus masyarakat sipil Aceh pada awal tahun 2001. Puluhan ribu masyarakat Aceh mengungsi ke utara, dan harta benda mereka dijarah dan rumah mereka dibakar.

Tidak seorangpun telah menuduh GAM melakukan tindak kejahatan terhadap perempuan, anak dan manula etnis Jawa. Meskipun tidak diketahui apakah mereka jujur atau tidak, GAM telah mengatakan bahwa masyarakat Jawa akan diterima kembali setelah kemerdekaan.

Hak untuk berpisah?

Banyak orang berpikir bahwa Aceh tidak memiliki hak untuk memisahkan diri dari Indonesia karena masyarakat Aceh menjadi bagian dari perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda antara tahun 1945-49. Sekali setuju untuk bergabung, mereka tidak dapat mundur. Pemerintah asing dan para pengamat menekankan bahwa ini adalah prinsip dasar dalam hukum internasional.

Namun ada sisi lain dari hukum internasional yang didukung dalam berbagai tulisan oleh para cendekiawan. Menurut konsep ini, masyarakat memang mempunyai hak untuk mundur dari negara yang ada, asal mereka tetap bersikukuh, kejahatan yang dilakukan terhadap mereka adalah berat dan masyarakatnya memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria tersebut dapat disimpulkan ke dalam dua poin. Pertama, pemisahan tidak akan membuat negara tersebut lebih rentan terhadap serangan pihak luar, menjadi suatu bagian yang terpisah, kehilangan akses ke laut atau kehilangan basis ekonominya. Tidak satu poinpun mengacu pada Aceh.

Kedua, negara yang akan dibentuk harus nyata, dimana mayoritas penduduknya adalah pendukung pemisahan. Mereka harus memiliki rasa kesamaan identitas yang kuat (berdasarkan bahasa, agama, tradisi atau sejarah) dan telah mengusahakan berbagai jalan lain untuk mengatasi masalah mereka. Pengakuan internasional terhadap pemisahan keempat negara Yugoslavia adalah berdasarkan kriteria tambahan yaitu: pemerintah yang demokratis dan perlindungan terhadap suku minoritas.

Selain bekas negara-negara republik Yugoslavia, ada beberapa contoh pemisahan yang dapat diangkat, termasuk Bangladesh dan Eritrea. Contoh yang paling sesuai adalah pemerintah Papua Nugini dan masyarakat Bougainville yang pada tahun 2001 setuju untuk memberikan otonomi yang lebih besar pada propinsi tersebut selama periode sepuluh tahun, yang berakhir dengan referendum kemerdekaan.

Kemerdekaan adalah solusi satu-satunya bagi masyarakat yang menderita di bawah dominasi kolonial Eropa. Mengapa hal ini tidak dapat diberikan kepada masyarakat Aceh yang juga tidak mempunyai kontrol politik, dan mengalami eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat biadab?

Saya meramalkan bahwa setelah jangka waktu beberapa tahun, tidak akan ada bedanya bagi siapapun kecuali bagi masyarakat Aceh bahwa Aceh memang merdeka.

Dibalik Kerjasama

Kalangan asing sebaiknya tidak begitu saja menerima hak Indonesia untuk memerintah di Aceh. Namun kita harus secara lebih mendalam melihat bukti-bukti dan mencari solusi yang lebih memungkinkan.

Secara historis, bahkan dalam sejarah Indonesia terlihat bahwa perjuangan kemerdekaan seringkali menyakitkan dan meninggalkan bekas. Namun dalam menulis tentang Aceh, banyak orang asing yang memakai model mitos yang tidak mungkin dilawan oleh masyarakat Aceh. Namun sebenarnya para penulis ini ingin melebih-lebihkan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Aceh yang sebenarnya sudah berlebihan.

Lalu efek yang muncul? Dan tragedi terbesar yang terjadi? Nasib Aceh harus diserahkan ke tangan kalangan militer Indonesia.



William Nessen adalah seorang fotojurnalis lepas yang ditahan selama 39 hari pada tahun 2003 karena meliput serangan militer terakhir dalam kelompok gerilya Aceh. Dia saat ini tengah membuat sebuah film dan buku mengenai konflik di Ace