Januari – Maret 2004

Wartawan yang meliput konflik-konflik di Aceh terjebak dalam suatu perang propaganda yang sengit.

A’an Suryana

Ketika saya ditunjuk untuk meliput operasi militer yang paling besar oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan Indonesia sejak operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1975, saya sudah sangat paham bahwa ini mungkin merupakan suatu penugasan yang sulit. Saya tahu bahwa golongan yang sedang berperang - Angakatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan golongan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) - mengakui pentingnya peranan media dalam setiap konflik, dan harus mempersiapkan diri mereka untuk memenangkan perang propaganda. Saya tidak salah menebak.

TNI, yang mempunyai catatan yang buruk dalam pelanggaran HAM, paling siap untuk perang propaganda tersebut. Dengan kesadaran bahwa TNI merupakan sasaran pemberitaan yang negatif baik dari dalam maupun luar negeri selama bertahun-tahun, TNI merubah strategi medianya. Dengan meminjam taktik Amerika yang digunakan dalam invasi ke Irak, TNI telah memutuskan untuk melatih wartawan dan kemudian menyebarkan wartawan terlatih tersebut di Aceh.

Atas permintaan organisasi media tempat saya bekerja, saya mengikuti program wartawan terlatih yang diadakan oleh TNI. Para pesertanya ditawarkan kesempatan untuk meliput operasi-operasi militer di Aceh, yaitu karena dapat mengikuti kegiatan TNI. Ini akan memberikan kami hubungan langsung dengan apa yang terjadi di medan pertempuran. Yang lebih penting lagi, kenyataannya bahwa militer dapat memantau kegiatan para wartawan. Hal ini akan menempatkan TNI dalam hubungan yang terus menerus dengan para wartawan, supaya dapat memasukkan berita tentang kejadian menurut pandangan TNI kepada para wartawan melalui pusat informasi media.

Sebagai persiapan menjadi wartawan terlatih saya mengikuti pelatihan selama empat hari di pusat pelatihan militer Komando strategi Angkatan Darat (Kostrad) Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. TNI menamakannya “Pelatihan Pertolongan Darurat untuk para Wartawan”. Program tersebut dimulai seminggu sebelum pernyataan darurat militer di Aceh.

Para pelatih, sebagian besar merupakan tentara dari Jawa yang ada di Kostrad, sangat ramah. Tujuan utama TNI adalah untuk mengajarkan kami bagaimana untuk menghindari kematian selama masa peliputan di Aceh. Materi pelatihan kami, diantaranya pertolongan pertama, bagaimana menghindari agar tidak tersesat dalam hutan, bertahan di dalam hutan, bagaimana untuk bertahan dalam kontak senjata, dan ketrampilan yang lainnya.

Nasionalisme dan Patriotisme

Sejalan dengan pelatihan yang dilakukan, TNI juga memberikan kami pelajaran tentang nasionalisme dan patriotisme. Tentu saja kami menjalani pelatihan ini sesuai aturan militer di markas Sanggabuana. Sebagai contoh, kami harus melakukan sikap penghormatan kepada bendera nasional ketika makan siang ataupun makan malam, dan kami juga didorong untuk menyanyikan lagu-lagu perjuanagn ketika berbaris di dalam hutan. Semua ketentuan dan pelajaran ini diharapkan dapat membuat para wartawan lebih nasionalis dan dari itu diharapkan lebih mendukung kegiatan-kegiatan TNI di Aceh. Secara umum, semua pelatih memperlakukan kami dengan baik, sebagiannya karena kami adalah wartawan – pendidikan kami lebih tinggi daripada mereka dan kami punya hubungan yang dekat dengan eselon tinggi TNI. Bagaimanapun, pejabat tinggi TNI secara blak-blakan mengatakan bahwa peranan kami diharapkan mendukung TNI dalam setiap pemberitaan konflik. Ketika berbicara secara informal kepada sekumpulan wartawan pada satu waktu makan siang, seorang jenderal TNI mengatakan “para wartawan harus memilih apakah mereka akan di pihak TNI dan negara, atau di pihak GAM”. Kata-kata yang pernah diucapkan George Bush yaitu ”siapa yang tidak bersama kami berarti bersama teroris” terdengar nyaring dan jelas dari pernyataan jendral itu. Jenderal itu menambahkan bahwa “Saya menyarankan anda semua bekerja pada pihak negara dan TNI, karena jika anda menempatkan diri anda pada pihak GAM, berarti anda akan mengkhianati negara”.

Antara TNI dan GAM

Tantangan sebagai wartawan terlatih menjadi semakin kompleks. GAM menyadari bahwa TNI melakukan serangan dadakan awal dalam propaganda perang dengan pelatihan dan pengendalian media. Merasa terancam dengan kekalahan perang propaganda, GAM memperingatkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan para wartawan di daerah konflik. Kami menafsirkan ini sebagai ancaman terselubung bahwa jika pemberitaan kami terlalu mendukung TNI, kami akan menjadi sasaran GAM. Hal tersebut ditekankan kembali oleh pernyataan GAM bahwa mereka mempunyai daftar nama para wartawan yang terlatih karena seorang legislator dari DPR Jakarta mengumumkan daftar tersebut pada saat sidang dengan petinggi TNI.

Ketika berada di lapangan, tekanan dari kedua pihak meningkat secara tajam, dan kami tidak berharapan bahwa kami dapat meliput secara independen dan bebas berekspresi. Setiap kali saya mengunjungi daerah pertempuran dan mencoba untuk mewawancarai angota masyarakat, di sana selalu ada pihak luar- GAM atau TNI, saya tak selalu tahu yang mana – yang mengamati apa yang saya tanyakan pada masyarakat. Mobil-mobil yang disewa wartawan ditembak secara berulang kali. Adalah sangat tidak memungkinkan untuk menentukan apakah GAM atau TNI ataupun keduanya yang bertanggung jawab dalam hal ini. Mengingat penembakan tersebut tidaklah fatal, saya berpendapat bahwa ini merupakan peringatan untuk para wartawan agar berpikir jernih mengenai pemberitaan kami. Kami tidak diberikan kebebasan berhubungan dengan masyarakat umum.

Kelihatannya benar ada kemungkinan saya akan diculik baik oleh GAM ataupun TNI, jika saya menghasilkan berita yang tidak simpatik bagi kedua pihak. Kami selalu dipantau oleh mata-mata GAM (cantoi), yang berasal dari masyarakat umum, dan juga oleh mata-mata TNI, beberapa diantaranya adalah orang setempat yang bertugas untuk memata-matai media. Walaupun TNI membatasi wartawan dalam berhubungan dengan GAM, kami kadang-kadang sempat berhubungan dengan GAM untuk mengetahui dengan pasti dan langsung tentang apa yang terjadi di lapangan, dengan resiko yang sangat tinggi untuk nyawa dan kehidupan kami.

Sementara kami mencoba untuk mengurangi resiko menjadi korban penculikan ataupun penganiayaan dengan mengambil tindakan pencegahan seperti pergi ke lapangan secara bersama-sama, hal ini tidaklah berhasil sepenuhnya. Seorang juru kamera TVRI diculik, dan mayatnya ditemukan sebulan setelahnya. TNI menyatakan bahwa kamerawan tersebut diculik dan dibunuh oleh GAM, tetapi omongan yang beredar menyatakan bahwa dia diculik dan dibunuh oleh mata-mata TNI karena bersikap terlalu simpati terhadap GAM.

Barangkali penyiaran yang paling hebat tentang penculikan adalah tentang seorang reporter televisi yang bernama Ersa Siregar dan juru kameranya Ferry Santoro, yang menurut dugaan diculik oleh GAM di kecamatan Pereulak di Aceh Timur, dan bersamanya juga diculik tiga penduduk (dua di antaranya adalah istri anggota TNI). GAM kemudian menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menanyakan Ersa, reporter yang paling senior di Aceh, kenapa peliputan berita di daerah konflik oleh para wartawan Indonesia begitu mendukung TNI.

Cerita siapa ini?

TNI sudah tentu merupakan kekuatan yang paling dominan dalam konflik ini, dan demikian juga dalam perang propaganda. Mengingat TNI disingkirkan saat gerakan reformasi pada tahun 1998, serta menjadi pokok perhatian yang begitu mendalam dari media massa baik dalam maupun luar negeri – yang mana pihak media pada saat itu kadang-kadang secara jelas memihak GAM - TNI berusaha mendapat keuntungan sebanyak mungkin dari penetapan darurat militer di Aceh. Dengan penetapan darurat militer tersebut, TNI mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan apa saja untuk menghancurkan GAM dan memastikan bahwa operasi-operasi militer berhasil, atau setidaknya digambarkan berhasil melalui sejumlah media yang dapat dikuasai. Di bawah status darurat militer, TNI mempunyai hak untuk membatasi semua peliputan media yang dianggap dapat mengancam kesuksesan operasi militer. TNI juga diizinkan untuk mengambil alih peralatan komunikasi seperti telpon genggam dan radio dua arah. TNI pun dapat menentukan pemutusan berita di Aceh tanpa pemberitahuan.

Kekuasaan yang tanpa batas yang diberikan kepada militer melalui darurat militer, sebaik mungkin digunakan secara terselubung ataupun secara terang-terangan memaksa sebagian besar jurnalis untuk meliput perang yang memberikan rasa simpati untuk TNI. Ada beberapa peraturan dalam peliputan. Sebagai contoh, jika ada anggota TNI yang terbunuh, kita harus menulis dia gugur. Tetapi jika anggota GAM yang terbunuh kami harus menulisnya dia tertembak mati. Kami harus menyebut anggota GAM sebagai pemberontak daripada pejuang kemerdekaan. Cerita-cerita tentang penganiayaan oleh militer dan polisi di Aceh tidak diberitakan karena ketakutan akan tindakan balas dendam.

Peliputan cerita pada kedua pihak dalam setiap daerah konflik adalah suatu tantangan yang tidak terelakkan bagi para jurnalis. Adalah kelihatan sangat jelas bahwa kami di bawah ancaman fisik dari kedua pihak sebagai konsekuensi dari peliputan kami. Walaupun dengan tantangan tersebut, kami mencoba untuk menghasilkan peliputan berita yang independen. Pengalaman menjadi jurnalis terlatih telah menimbulkan pertanyaan kepada saya akan kemampuan jurnalis untuk bergerak secara bebas dalam daerah konflik. Hal ini tentu saja meningkatkan suatu isu lama dan lebih luas, yaitu peranan media dalam mengarahkan opini publik.

Sangatlah menyedihkan bagi saya saat menonton reporter warganegara Amerika dengan jelas mengumumkan dari atapnya sebuah tank Amerika bahwa “kami sedang bergerak ke Baghdad”, seolah-olah dia bangga menjadi agen yang aktif dalam invasi ke Irak dan bukan seorang pengamat yang independen dan menjadi pemberita bagi masyarakat.



A’an Suryana adalah seorang jurnalis yang bekerja di Jakarta pada rubrik nasional pada Jakarta Post, dan bergelar Master dalam Public Policy dari Australian National University (ANU), yang diselesaikan dengan beasiswa dari AusAid.