No 76, Okt-Des, 2003

Kebijakan Militer untuk Memisahkan Penduduk Sipil dari Pasukan Gerilya Semakin Memicu Perlawanan

Edward Aspinall

Salah satu ciri yang paling menyolok dari ‘siaga militer’ di Aceh sekarang ini adalah kampanye ideologi yang menyertainya.

Dalam periode beberapa minggu pertama setelah operasi keamanan yang dimulai pada tanggal 19 Mei, koran lokal seperti Serambi Indonesia dan Waspada (yang dapat diakses melalui internet) dipenuhi oleh laporan mengenai ‘ikrar kesetiaan’ yang dilakukan di berbagai lokasi dalam propinsi Aceh. Acara tersebut melibatkan sejumlah besar pegawai negeri sipil, pelajar atau warga desa yang berkumpul di kota-kota kecil untuk mengikrarkan janji setia mereka kepada negara kesatuan Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, pejabat pemerintahan dan militer membacakan pidato panjang yang mengutuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai kriminal dan berjanji untuk mempertahankan persatuan di Indonesia ‘sampai titik darah penghabisan’

Acara-acara semacam ini tentu saja sangat terorganisir dan jelas mengandung berbagai unsur paksaan. Sebuah koran yang berbasis di Jakarta bahkan berhasil mewawancarai beberapa peserta acara yang mengatakan bahwa mereka menghadiri acara tersebut hanya untuk menghindari tuduhan mendukung GAM.

Suatu aspek menarik dari acara-acara tersebut adalah, bahwa para pembicaranya berulang kali mengisyaratkan bahwa mereka tidak yakin dengan loyalitas orang-orang yang mendengarkan. Bahkan mereka membujuk, atau lebih sering mengintimidasi mereka. Contohnya komentar Mayor Yani, Kepala Staf Distrik Militer di Tapaktuan, Aceh Selatan: ‘Sudah tidak pada tempatnya bagi masyarakat untuk bersikap netral dalam masalah GAM, untuk di satu pihak mengatakan ya kepada GAM dan di lain pihak juga mengatakan ya kepada pemerintah Indonesia. Mulai sekarang haruslah jelas: Kalau anda adalah warga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka anda harus selalu menjadi warga NKRI’.

Seorang petinggi lainnya berbicara panjang lebar mengenai bagaimana seorang pegawai pemerintahan sudah tidak bisa lagi bekerja untuk pemerintah Indonesa tetapi ‘di dalam hatinya’ menjadi GAM. Beberapa petinggi juga menjelaskan bahwa warga negara Indonesia harus menghilangkan perasaan ‘kasihan’ dan melaporkan kerabat mereka yang terlibat dalam GAM.

Seringkali, ajakan ini mengandung ancaman. Propaganda yang sering digemakan menyatakan bahwa yang paling bertanggung jawab untuk operasi militer adalah GAM, dan bahwa kekerasan tidak akan berhenti sampai masyarakat dapat membangun rasa ‘keberanian’ untuk melawan GAM. Seperti yang dikatan oleh komandan militer Endang Suwarya dalam pidato terbukanya di Aceh Barat: ‘Konflik ini tidak akan berakhir jika masih ada orang yang memberi tempat kepada mereka. Penderitaan akan terus berlanjut’.

Pidato-pidato semacam ini menggambarkan bagaimana pejabat militer memandang tugas mereka di Aceh, dan rasa ketidak senangan mereka yang mendalam terhadap simpati masyarakat. Pemikiran yang terkandung di dalamnya juga masih sejalan dengan tujuan resmi dari tahap pertama operasi militer secara keseluruhan, yaitu untuk ‘memisahkan GAM dari masyarakat lokal’.

Meskipun terdapat cukup banyak pemberitaan lokal mengenai ‘ikrar kesetiaan’, pembatasan terhadap media membuat kita sulit untuk mengetahui secara pasti bagaimana sebenarnya operasi militer dijalankan di pedesaan Aceh. Para petinggi beranggapan bahwa dirinya telah belajar dari pengalaman, dan standar hukum yang ketat sedang dipatuhi (yang mana juga menjadi salah satu tema umum dalam pidato para petinggi pada acara ikrar kesetiaan). Beberapa tentara telah dihukum karena melakukan pemukulan dan perkosaan.

Namun masih banyak laporan yang menunjukkan bahwa para petinggi memiliki alasan yang kuat untuk merasa frustrasi terhadap masyarakat lokal. Berbagai artikel di media, terutama yang ditulis oleh reporter-reporter Indonesia yang ‘melekat’ dan mendampingi pasukan, menggambarkan rasa takut, enggan dan tidak kooperatif dalam populasi di sebagian besar pedesaan Aceh, dan populasi inilah yang sulit dijangkau oleh orang luar.

Seperti dinyatakan oleh salah seorang reporter Kompas, ‘Jangankan mengobrol dengan mereka, menanyakan arah saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan di pedesaan Aceh. Hal ini bukan saja karena kebanyakan dari mereka tidak dapat berbahasa Indonesia, tetapi terutama karena mereka takut jika yang bertanya adalah orang asing, apalagi jika pertanyaannya diajukan dalam bahasa Indonesia. Karena itulah respon umum yang keluar dari mulut mereka hanyalah ‘hanna tepu’ yang artinya ‘tidak tahu’.

Banyak jurnalis Indonesia yang akhirnya mengambil kesimpulan dari pengalaman semacam ini bahwa masyarakat setempat terlalu takut kepada anggota GAM untuk mengkhianati dan melaporkan anggota GAM kepada pihak keamanan yang berwenang. Masalah ini jelas terlihat di beberapa daerah; GAM secara terbuka mengakui bahwa mereka membunuh ‘informan.’ Barangkali sikap tidak kooperatif tersebut juga karena yang bersangkutan memiliki simpati aktif kepada GAM.

Ada bukti-bukti anekdot yang sudah lama berkibar bahwa TNI dan Brimob yang bertugas di Aceh telah mengembangkan semacam sikap siaga tempur. Mereka sering merasa dirinya beroperasi di wilayah yang rawan, dimana mereka dapat diserang setiap saat dan tidaklah memungkinkan untuk membedakan musuh dari masyarakat umum.

Selama masa operasi militer, hampir seluruh pelanggaran yang terdokumentasi terjadi ketika pasukan tentara memasuki suatu desa untuk menanyakan identitas atau lokasi anggota GAM kepada masyarakat setempat. Sikap acuh akan langsung mengacu kepada pemukulan. Karena melakukan hal seperti itu sejumlah tujuh orang tentara disidangkan dalam pengadilan militer terbuka pada tahap awal kampanye.

Maka, kemungkinan untuk memperoleh dukungan hati dan jiwa rakyat selama jangka panjang kurang baik. Hampir semua pengamat setuju bahwa kekuatan bersenjata GAM sangatlah kecil dan kemenangan militer TNI atau sejenisnya dapatlah dipastikan. Namun pelajaran penting dari masa lalu adalah, bahwa GAM dapat bangkit kembali setelah mengalami kekalahan militer.

Sekitar satu dekade setelah GAM dihancurkan untuk pertama kalinya pada tahun 1977, GAM bangkit kembali dan pada akhir 1980-an berhasil melakukan upaya logistik yang sungguh luar biasa, yaitu beberapa ratus pemuda Aceh direkrut dan diselundupkan ke Libya, dimana mereka memperoleh pelatihan militer dan politik. Pertumbuhan GAM yang pesat di tahun 1999, yang terjadi segera setelah kekalahan Soeharto, muncul setelah kekalahan militer lainnya pada awal tahun 1990-an.

Salah satu kunci kebangkitan tersebut karena GAM dapat memperbarui gerakannya dengan penggantian generasi tua kepada generasi muda. Banyak jurnalis dan orang lain yang mewawancarai anggota GAM yang baru direkrut di pedesaan Aceh pada tahun 1999 menyatakan bahwa banyak diantaranya terdorong oleh keinginan untuk melakukan balas dendam atas anggota keluarga mereka yang terbunuh, disiksa atau mengalami pelecehan seksual oleh anggota keamanan pada periode awal 1990-an. Media lokal di Aceh mulai mengungkapkan munculnya generasi pendendam. Jauh waktu sebelumnya, anggota GAM pertama yang muncul pada tahun 1970an kebanyakan adalah anak-anak dari generasi pemberontak Darul Islam.

Pola regenerasi tersebut menunjukkan bahwa GAM sedikit banyak menggantungkan keberadaannya pada hubungan kekerabatan dan jalinan hubungan lainnya yang meresap dalam masyarakat Aceh. Keluarga, lokalitas, persahabatan dan keterikatan lain sangatlah penting. Walaupun GAM telah mengembangkan bentuk organisasi formal yang cukup besar selama tahun-tahun belakangan ini, di daerah pedesaan keberadaannya juga menyatu dengan struktur tradisional masyarakat desa.

Misalnya, pada tahun 1999 ketika GAM dengan cepat berkembang di pedesaan Aceh, ratusan kepala desa yang dipilih secara turun temurun (keuchik) turut menggantikan kesetiaan mereka dari negara kesatuan Indonesia kepada GAM. Selama masa operasi militer sekarang ini, komandan TNI telah mengungkapkan kekecewaan besar mengenai loyalitas para keuchik ini, terutama setelah sebuah kelompok yang berjumlah 76 orang mengundurkan diri secara bersamaan di Bireuen pada awal Juni, menyatakan bahwa mereka tidak lagi dapat menunaikan tugas karena intimidasi yang mereka alami.

Di beberapa tempat, terutama di daerah tradisional kekuatan GAM di sepanjang pantai timur, oleh karena faktor-faktor tersebut sulit membedakan GAM dari masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Suatu jaringan maya terdiri dari simpatisan, pendukung dan pejuang paruh waktu merupakan suatu matriks kompleks di sekitar inti pasukan pemberontak, dan menyediakan kebutuhan logistik, informasi dan bantuan lainnya. Maka, tidaklah mengherankan jika pasukan TNI menjadi frustrasi. Paling tidak, dapat dikatakan bahwa di dibeberapa daerah posisi GAM juga bertumpang tindih dengan suatu jaringan tradisional lain, yaitu kelompok kriminal dan semi kriminal yang melakukan tindakan pemerasan, perampokan dan tindakan kekerasan lainnya. Sangatlah sulit untuk mengetahui kapan para pelaku kriminal biasa hanya menyalahgunakan nama GAM demi kepentingan kegiatan kriminal dan kapan kegiatan kriminal itu benar-benar dilakukan oleh pihak yang berafiliasi dengan GAM. Memang sudah ada indikasi, terutama di Aceh Tengah dan Selatan bahwa kalangan militer telah dapat memanfaatkan rasa permusuhan kepada GAM yang umumnya disebabkan oleh perilaku kriminal pada masa lalu.

Namun, ada suatu pelajaran penting lain yang dapat diambil dari riwayat regenerasi GAM: metode militer sangat merugikan (counter productive). Beberapa tahun yang lalu, para pemimpin TNI pun mengakui hal ini. Segera setelah jatuhnya Presiden Soeharto, ditengah-tengah pengakuan umum atas kekejaman militer terdahulu di Aceh, sejumlah pejabat mengakui bahwa rasa permusuhan masyarakat terhadap negara Indonesia paling tidak disebabkan oleh ‘tindakan-tindakan’ tersebut. Komandan Komando Militer Lilawangsa (Korem) saat itu, Kolonel Syarifudin Tippe menjelaskan dalam dalam buku yang dikarangnya membahas topik tersebut, bahwa adalah ‘wajar’ jika TNI mengalami makian, kebencian yang mendalam dan perlawanan dari masyarakat Aceh’.

Namun waktu telah berubah. Penerus Tippe yang sekarang sebagai Komandan Lilawangsa, Kolonel AY Nasution adalah salah satu pembicara yang paling berapi-api dalam ‘ikrar kesetiaan’ belakangan ini. Dia dengan tegas menekankan bahwa yang diharapkan dari masyarakat sekarang adalah kesetiaan total, tidak kurang dari itu. Seperti yang diungkapkannya kepada sekelompok pekerja pabrik di Aceh Utara: ‘Jika masyarakat tidak mendukung tindakan penyatuan [kampanye militer dan tindakan sejenisnya] artinya mereka sama seperti pemberontak GAM’.

Dengan pola pikir semacam ini, sangatlah sulit untuk membayangkan Aceh dapat memecahkan siklus panjang dari penindasan dan pemberontakan.



Ed Aspinall, adalah dosen di departemen Studi Asia Tenggara di Sydney University dan ketua Badan IRIP.