Jul-Sept 2002

Aceh Adalah Batu Loncatan Militer untuk Kembali Berkuasa

David Bourchier

Pada tahun-tahun pasca kepemimpinan Soeharto, ketegaran masyarakat Aceh telah banyak mendorong agenda nasional dalam hal hak asasi dan otonomi regional. Beberapa dekade penindasan oleh militer membuat tuntutan masyarakat Aceh untuk perbaikan kesalahan-kesalahan masa lalu semakin legitimat dan kuat. Namun kalangan militer Indonesia terus menolak konsesi untuk masyarakat Aceh dan sekarang memanfaatkan perlawanan yang terus berlangsung di sana sebagai batu loncatan untuk kembali berkuasa. Proses ini terlihat jelas dengan ditetapkannya komando kewilayahan pertahanan pada bulan Februari 2002, dikenal dengan nama Kodam Iskandar Muda. Dalam beberapa hal, komando daerah militer (Kodam) tersebut tidak merupakan perubahan yang besar meningat tidak ada wilayah di Indonesia yang tidak dilindungi oleh Kodam.

Sebenarnya Kodam Iskandar Muda sendiri sudah ada sebelum tahun 1985, dan pada tahun tersebut digabung dengan Kodam Bukit Barisan yang lebih besar, suatu komando yang berbasis di Medan dan menaungi sebagian besar Sumatera bagian utara dan barat. Namun, pengamatan yang lebih mendalam akan dimensi dibalik pembentukan Kodam Iskandar Muda menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Kodam merupakan satuan kunci di lingkungan aparat wilayah dalam kemiliteran, suatu sistem hirarkis yang rumit dan membayangi administrasi pemerintahan sipil dari tingkat nasional sampai ke pedesaan. Ketika sentimen anti militer memuncak mengikuti jatuhnya Soeharto, beberapa kelompok pro demokrasi meminta seluruh aparat tersebut dibubarkan. Permintaannya mendapat dukungan dari beberapa reformis dalam kemiliteran yang melihat bahwa keterlibatan pejabat wilayah militer ke dalam politik, bisnis dan kegiatan kriminal setempat mempunyai pengaruh yang sangat jelek terhadap citra militer.

Rencana Ekspansi

Para petinggi dari kalangan militer utama mencemooh ide dihapuskannya aparat teritorial. Mereka memanfaatkan munculnya kekerasan umum di beberapa wilayah Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 untuk malah meningkatkan rencana ekspansi aparat tersebut. Dengan posisi mereka yang jauh dari jangkauan anggota parlemen baru Indonesia yang baru diangkat, pada tahun 1999 divisi perencanaan dari markas besar angkatan bersenjata mencanangkan skema meningkatkan jumlah Kodam dari sepuluh yang ada pada saat itu menjadi tujuh belas. Menurut rencana tersebut, sistem Kodam dengan ukuran lebih kecil yang telah dihapus oleh Jenderal Benny Murdani pada tahun 1985 akan dihidupkan kembali.

Langkah pertama diambil pada tanggal 15 Mei 1999 dengan didirikannya Kodam Pattimura di Ambon yang terpecah karena pertikaian, dengan memisahkan komando militer Trikora besar yang sebelumnya menaungi Papua Barat dan seluruh Maluku. Kodam Pattimura kemudian diberi nama Kodam XVI sementara komando Irian Jaya yang telah menyusut disebut Kodam XVII. Digunakannya konsep sistem penomoran seperti sebelum tahun 1985 meyakinkan para pengamat bahwa militer bermaksud maju dengan rencana ekspansi yang kontroversial. Hal ini dikonfirmasikan ketika Pangab Wiranto mengumumkan di hadapan suatu komisi parlemen yang bingung pada bulan Juni 1999 tentang rencana sepuluh tahun untuk meningkatkan jumlah Kodam menjadi 17 buah dimulai dari Maluku, Aceh, Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan. Walaupun Wiranto hanya menemukan sedikit keberatan terhadap rencana tersebut dari parlemen, tidak demikian tanggapannya di Aceh. Begitu Aceh mendengar isyu tersebut pada akhir 1998, muncul penolakan yang kuat dari kelompok pelajar, hak asasi manusia dan masyarakat. Penjelasan yang disampaikan oleh Syamsuddin Mahmud, gubernur Aceh pada saat itu, bahwa pembentukan Kodam secara ‘tersendiri’ bagi Banda Aceh akan membuat militer yang lebih sensitif secara budaya tidak diterima sama sekali. Kalangan militer sangatlah tidak populer di Aceh. Oposisi lokal yang keras tampaknya menjadi faktor penting dalam menunda rencana tersebut. Baik Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid memahami bahwa keberatan terhadap militer secara mendalam di Aceh dapat dengan mudah diarahkan menjadi dukungan kemerdekaan.

Pada bulan Agustus 1999, Habibie mengumumkan berakhirnya status Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM) dan memerintahkan Wiranto untuk meminta maaf atas kekejaman masa lalu yang dilakukan oleh pasukan kemanan di Aceh. Abdurrahman Wahid bahkan bertindak lebih jauh dan mengajak wakil dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berunding mengenai penyelesaian damai atas konflik yang terus berkepanjangan. Namun, aksi militer tetap terus berlangsung di lapangan. Pemimpin komando setempat melihat ‘jeda kemanusiaan’ yang diusahakan oleh Wahid dengan sebelah mata. Pada bulan April 2001, komando pusat telah berhasil menekan Wahid untuk mengijinkan penerusan permusuhan secara resmi. Hal ini segera mengarah pada pembentukan Komando Pelaksanaan Operasi untuk wilayah Aceh disebut Kolakops, dibawah komando efektif Brigadir Jenderal Zamroni, mantan wakil kepala komando pasukan khusus (Kopassus) yang sangat ditakuti. Zamroni juga ditunjuk untuk memimpin seluruh tentara wilayah di propinsi dan seluruh pasukan luar termasuk Kopassus dan Kostrad, sehingga dia mengendalikan paling sedikit 12.000 pasukan. Kolakops mengkoordinasikan tindaknya – paling tidak secara teori – dengan sebanyak 20.000 polisi yang ditempatkan di Aceh. Pasukan kolakops meluncurkan serangan besar-besaran melawan AGAM, yang menjadi bagian angkatan bersenjata dari gerakan kemerdekaan. Mengingkat tingkat dukungan GAM di wilayah perkotaan dan pedesaan di seluruh Aceh, pasukan dibawah komando Zamroni seringkali menyerang penduduk sipil dan hanya berhasil mengasingkan penduduk. Menurut Legal Aid Foundation, rata-rata tujuh orang terbunuh setiap hari pada tahun 2001. Pengangkatan Megawati semakin mengokohkan kekuatan politik militer.

Puteri Soekarno melakukan pendekatan yang lebih sederhana dalam mengatasi masalah regional dibandingkan Wahid, dan lebih ramah kepada kalangan militer. Sikapnya menjadi cukup jelas pada bulan Desember 2001 ketika dia mengatakan kepada pendukung militernya ‘Tiba-tiba kita menyadari kebutuhan adanya suatu angkatan untuk melindung negara tercinta dan tanah air kita ini dari perpecahan….Berdasarkan sumpah prajurit dan hukum yang berlaku, melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda sebaik-baiknya tanpa takut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia…..Laksanakan tugas Anda tanpa ragu.’ Segera setelah itu, rencana pembentukan Kodam baru muncul lagi. Kali ini, penolakannya bahkan lebih meluas, sebagian dipicu oleh pembunuhan pemimpin gerilnya Abdullah Syafi’ie oleh tentara Indonesia pada tanggal 22 Januari 2002. Sejumlah cendekiawan, LSM dan tokoh masyarakat berpidato menentang rencana tersebut, memperingatkan kemungkinan terjadinya peningkatan konflik dan tindakan memangsa oleh tentara wilayah.

Pada pertengahan bulan Januari, aksi mogok selama tiga hari untuk menentang Kodam baru, berhasil melumpuhkan dua pertiga dari seluruh kegiatan bisnis di Aceh. Selain itu juga ada oposisi diam dari dalam pemerintahan Megawati sendiri. Saat berbicara kepada wartawan bulan Januari yang lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirayuda menunjukkan skeptismenya atas rencana tersebut, menekankan pentingnya dialog dengan GAM. Hal ini merefleksikan rasa frustrasi yang telah lama ada dalam kalangan Departemen Luar Negeri terhadap militer yang terus menganggap remeh upaya yang dilakukan untuk merundingkan solusi damai. Namun, anggota parlemen Aceh mempunyai kepentingan untuk mendukung rencana tersebut dan gubernur Aceh yang baru, Abdullah Puteh, adalah salah satu pendukung terbesarnya. Pada saat itu, jabatan komandan Kolakops telah diambil alih oleh Brigadir Jenderal Muhammad Djali Yusuf.

Wajah-wajah baru

Pada tanggal 5 Februari, Kodam Iskandar Muda secara resmi dibentuk kembali, dengan menunjuk Djali Yusuf sebagai komandan Kodam. Latar belakang beliau sebagai orang Aceh sangat dibesar-besarkan. Seperti kebanyakan komandan Kodam di Indonesia, Yusuf lulus dari akademi militer di Magelang, Jawa Tengah, pada tahun 1972. Antara tahun 1996 dan 1997, dia bertanggung jawab atas bagian operasi komando militer Udayana yang menangani Timor Timur. Setelah bertugas selama dua tahun di Kalimantan Timur, dia menjadi wakil Zamroni di Kolakops, Aceh. Dia berulang kali mengatakan bahwa ia mengesahkan solusi jalur keras untuk menangani konflik Aceh. Kepala staf Yusuf adalah Kolonel Syarifudin Tippe, seorang asli Bugis dan ahli perang yang menjadi komandan di Korem 012, wilayah militer berpusat di Banda Aceh yang menangani bagian utara dan bagian barat Aceh, sampai bulan April 2001. Ketika Tippe untuk pertama kalinya ditunjuk untuk menempati posisinya sebagai komandan Korem, ia berkata akan ‘membantai musuh negara.’ Namun Tippe kemudian mulai membuat pernyataan perdamaian dan bahkan menyarankan dilakukannya negosiasi dengan GAM. Dia sudah menulis paling tidak dua buku mengenai Aceh yang membahas pertanyaan mengenai nasionalisme Aceh dan alasan ketidakpopuleran militer. Pada saat yang sama, Tippe menentang dilakukannya jeda kemanusiaan dan sekarang tampak memiliki komitmen untuk mengikuti jalur yang sama seperti komandannya.

Untuk kepentingan militer, Aceh dipisah ke dalam dua komando region militer (Korem) dan delapan komando distrik militer yang lebih kecil (Kodim) yang disesuaikan dengan kabupaten. Komandan Korem 12 saat ini adalah Kolonel Gerhan Lentara, yang memiliki banyak pengalaman perang di Timor Timur. Sebagai wakil komandan Batalion 700 pada bulan November 1991 di Dili, dia ditusuk oleh para demonstran yang selanjutnya dijadikan dalil pembantaian Santa Cruz. Sementara itu, Kolonel Azmyn Yusri Nasution, perwira Kostrad berusia 48 tahun dan berpengalaman di berbagai wilayah termasuk Aceh, sekarang memimpin Korem 011 yang meliputi Aceh timur dan utara. Penugasannya yang terkini adalah sebagai Asisten Operasi di markas Kostrad Jakarta. Masih belum jelas apakah Kodam baru akan menggantikan struktur Kolakops. Jika Timor Timur menjadi acuan, komandan perang akan terus berada di samping aparatur wilayah. Hal ini akan melahirkan suatu wilayah dengan rangkai komando yang membingungkan dan pergesekan antara angkatan teritorial dan non teritorial. Namun, seperti yang kita lihat di Timor Timur, kebingungan semacam ini sangatlah berguna karena memungkinkan penyangkalan seenaknya jika terjadi kesalahan.

Pembentukan Kodam Aceh tidak mendukung perdamaian di Aceh ataupun reformasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta sekarang benar-benar berkomitmen untuk melakukan solusi militer. Aceh sudah kembali mengalami mimpi buruk menjadi zona perang berdarah. Hal ini juga menunjukkan meningkatnya keberanian militer pada tingkat nasional. Perlawanan lemah dari anggota parlemen nasional hanyalah paku tambahan pada peti mati reformasi. Dengan kesuksesan tersebut di tangan, kalangan militer berpotensi besar untuk mendorong rencana meningkatkan pengaruh dengan menetapkan lebih banyak lagi komando militer di seluruh negeri.



David Bourchier adalah pengajar di University of Western Australia.