April-Juni 2002

Seorang dalam bercerita tentang negosiasi damai mengenai Aceh

Otto Syamsuddin Ishak

Dialog pertama didiskusikan pada akhir 1999, tetapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merasa ragu. Hanya atas bantuan dari sebuah organisasi Swiss yaitu Pusat Henry Dunant untuk Dialog Kemanusiaan (HDC), kedua belah pihak dapat melakukan diskusi. Misi HDC pertama masuk ke Aceh pada awal tahun 2000 dan HDC harus menentukan fraksi perlawanan Aceh mana yang akan mereka tangani, GAM atau MP-GAM. Masing-masing fraksi tersebut dipimpin oleh orang-orang yang mengasingkan diri ke Swedia, yang mana telah berjuang di Aceh pada tahun 1976. Indonesia lebih memilih MP-GAM tetapi GAM memiliki kekuatan yang lebih besar di lapangan. Pilihan HDC kemudian jatuh kepada GAM dan mereka membentuk delegasi dengan melibatkan wakil-wakil dari kepemimpinan di Swedia dan juga para komandan dari Aceh. Hal ini sangatlah sulit dilakukan karena GAM khawatir Indonesia melakukan kecurangan, sedangkan pemerintah Indonesia sendiri beranggapan bahwa GAM tidak kooperatif.

Saya menghadiri pertemuan pertama yang dilangsungkan di Jenewa pada tanggal 24 April 2000. Suasananya saat itu sangatlah tegang. Sebagai fasilitator, saya harus menyediakan informasi mengenai hak asasi manusia setelah tahun 1998 yang mungkin dapat membantu terciptanya resolusi damai. HDC mengambil pendekatan kemanusiaan, dan GAM menekankan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Indonesia. Sebaliknya wakil dari Indonesia, Hasan Wirayuda hampir tidak menyinggung soal situasi di lapangan dan ingin mendiskusikan solusi otonomi khusus seperti yang ia bantu lakukan di Filipina selatan. Ia didampingi oleh atase militer dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, sehingga delegasi Indonesia cenderung tidak mengindahkan hak asasi manusia. Bagaimanapun juga, perjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 12 Mei 2000 tersebut cukup baik karena membahas isu kemanusiaan dan menghimbau kedua belah pihak untuk menahan diri. Sebuah forum bersama kemudian ditetapkan di Jenewa untuk saling bertemu dalam jangka waktu tiga bulan.

Ada dua komite bersama di Aceh untuk aksi keamanan dan kemasyarakatan dan juga sebuah tim independen untuk mengawasi implementasi aspek-aspek keamanan – dimana saya bertindak sebagai sekretaris. Sebanyak empat tim monitor distrik juga telah dibentuk pada bulan Desember 2000. Untuk menciptakan suasana kemanan yang kondusif, perjanjian tersebut menyatakan bahwa seluruh pergerakan pasukan, baik dari pihak GAM maupun Indonesia harus dilaporkan kepada komite keamanan bersama di Banda Aceh. Namun, Presiden Wahid tidak dapat mengontrol kekuatan militernya, dan TNI sendiri tidak mengindahkan perjanjian tersebut. Setelah perjanjian ditandatangani, Indonesia secara unilateral menempatkan sejumlah ‘prosedur tetap’ (protap), tetapi ditolak oleh GAM karena mereka tidak memiliki media untuk melaporkan pergerakan pasukan.

Orang Terhormat

Saat itu adalah pertama kalinya saya bertemu dengan banyak pemimpin Aceh yang sedang berjuang, dan saya menganggap mereka sangat terhormat karena mereka sangat berdedikasi. Tetapi saya sangat khawatir bahwa saya akan diintimidasi oleh kedua belah pihak sekembalinya ke Aceh. Maka saya meminta HDC untuk menjamin keselamatan saya, dan sebelum saya berangkat mereka mengeluarkan sepucuk surat yang ditandatangani oleh GAM dan Departemen Luar Negeri Indonesia. Staf Departemen Luar Negeri menjemput saya di bandara, tetapi perbedaan diantara Deplu dan markas TNI menjadi sangat jelas ketika kita terjun ke lapangan. Deplu tidak memiliki kekuasaan apapun di sana dan saya sendiri sering mengalami intimidasi. Kolonel Polisi Ridwan Karim yang menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam komite bersama untuk keamanan dan juga mantan komandan pasukan yang dikirim ke Aceh setelah penarikan pasukan pada tahun 1999 mengatakan di muka umum bahwa saya adalah pro-GAM.

Di Jakarta, Presiden Wahid mengalami penyerangan. Juru bicara parlemen dari partai Golkar Akbar Tanjung menyalahkan Wahid karena mengusulkan dialog dengan Aceh tanpa melakukan konsultasi dengan parlemen. Sementara itu, TNI secara jelas tidak akan menempatkan GAM sebagai mitra negosiasi yang sejajar karena GAM bukanlah suatu ‘institusi’. Namun, perjanjian pada tanggal 12 Mei merupakan yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Berbeda dengan resolusi terakhir dari pemberontakan Darul Islam pada tahun 1962 yang merupakan agenda pribadi antara pemimpin Aceh Daud Beureueh dan komandan militer Indonesia Letjen M Jasin, perjanjian tersebut merupakan perjanjian institusional yang tidak bergantung kepada perseorangan. Sangatlah disayangkan bahwa HDC tidak dapat menjamin keamanan mitra-mitra yang terlibat dalam proses perdamaian. Misalnya ketika Tengku Al Kamal, anggota komite monitor untuk keamanan terbunuh oleh Indonesia di Aceh selatan pada tanggal 30 Maret 2001, HDC tidak melakukan apapun untuk keluarganya, padahal ia terbunuh saat bertugas sebagai mitra HDC. Negosiasi yang dilakukan HDC pada awal tahun 2000 memang menawarkan beberapa alternatif baru, tetapi setelah ditandatangani, HDC tidak lagi menjadi penggerak pelaksanaannya. Bahkan inisiatif tersebut diserahkan kepada GAM dan Republik Indonesia. GAM mengambil keuntungan untuk merekrut pejuang-pejuang baru dan untuk menetapkan struktur desa baru di daerah yang dikuasainya. Sementara itu Indonesia mengirim lebih banyak pasukan yang mendirikan pos-pos baru dan melakukan operasi intelejen anti perlawanan di pedesaan dengan dalih memberikan dukungan kemanusiaan. HDC sendiri tidak mampu menciptakan suatu pemahaman bersama atas konflik, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam pernyataan misinya. HDC tidak menggunakan informasi hak asasi manusia yang sedemikian banyak (yang memiliki relevansi kemanusiaan kuat) untuk menciptakan konsensus baru. Sebaliknya, Jakarta mendominasi media, sehingga HDC tidak memiliki sarana untuk menindaklanjuti perjanjian yang telah tercapai. Hal ini mengurangi kredibilitas HDC, terutama di Indonesia. Memang pengaruh HDC menurun drastis saat bergeser dari tingkat nasional ke tingkat lokal. Misalnya, perjanjian yang ada mengusulkan adanya pertemuan berkala antara GAM dan komandan lapangan TNI. Memang pertemuan berkala ini terjadi, namun GAM curiga bahwa TNI akan menggunakan pertemuan ini untuk menangkap komandan senior mereka, sehingga mereka mengirimkan komandan tingkat kedua atau ketiga saja. Ketika Indonesia mundur dari pertemuan tersebut, dengan mengeluhkan bahwa GAM tidak mengirimkan komandan utamanya Abdullah Syafi’ie, HDC tidak dapat berbuat apa-apa. Kejadian tersebut diikuti dengan penahanan seluruh tim negosiasi GAM di Banda Aceh pada bulan Juli 2001. Tentu saja HDC tidak memiliki pasukan untuk memaksa dilakukannya perjanjian apapun, tetapi HDC mungkin dapat menyelamatkan prinsip-prinsip yang mereka anut jika dibawa mediator lain yang lebih berpengaruh seperti US-AID.

Pelajaran yang Diraih

Saya pikir tanggal 12 Mei adalah momen dengan harapan besar. Saya merasa sangat antusias tetapi juga merasa cemas akan sikap dari kedua belah pihak. GAM sangat keras kepala seperti masyarakat Aceh secara umum dan Indonesia sangat licik serta selalu siap untuk menggunakan kekerasan. Dengan mempertimbangkan respon Indonesia yang secara umum selalu negatif terhadap perjanjian, rasa antusias seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara seperti Norwegia atau Amerika mungkin terlalu muluk. Kita sekarang dapat menarik dua pelajaran dari proses HDC. Yang pertama adalah fakta bahwa hal ini tidak dapat dipecahkan dalam konteks masalah dalam negeri Indonesia, karena masalah ini memiliki efek negatif kepada Malaysia dan Singapura karena adanya imigran Aceh dan secara global, investasi Amerika oleh Exxon juga terancam karena masalah keamanan. Hal-hal ini harus menjadi pertimbangan untuk memicu keterlibatan internasional yang lebih mendalam.

Yang kedua, hilangnya kredibilitas HDC di mata Indonesia menyebabkan kekerasan berlingkar. Itulah mengapa saya sekarang merasa sangat antusias mengenai perkembangan terakhir dimana Amerika mendukung proses HDC dengan suatu prakarsa baru yang dikenal dengan Empat Orang Bijak. Ide dari Amerika yang dipertimbangkan sebelum Megawati menjadi presiden adalah bahwa Megawati dapat bekerja dengan kalangan militer secara lebih baik dan mungkin dapat mengontrol mereka. Satu dari keempat individu diatas adalah seorang Amerika yang berpengaruh, seorang Jepang (mereka banyak membeli gas alam dari Aceh, tetapi tidak ingin terlibat), satu dari Yugoslavia yang merupakan teman Megawati dan Surin Pitsuwan, mantan menteri luar negeri Thailand yang beragama Islam. TNI sendiri merasa bahwa mereka dapat memecahkan masalah Aceh ini sendirian, yang dipicu dengan penembakan pemimpin GAM ternama, Tengku Abdullah Syafi’ie pada tanggal 22 Januari 2002. Namun GAM segera menunjuk penggantinya, Muzakkir Manaf. GAM sangatlah terorganisir dan masyarakat Aceh sekarang memiliki seorang martir baru – Abdullah Syafi’ie dan istrinya (yang meninggal bersamanya). Bagi masyarakat Aceh, Abdullah Syafi’ie adalah seorang tokoh kemanusiaan, tidak munafik, sederhana dan berdedikasi. Ia jelas akan menjadi legenda, bahkan ini dapat terlihat dari media Indonesia yang melaporkan kematiannya menuliskan hal-hal positif tentang beliau dan tidak menunjukkan tentara yang menembaknya sebagai pahlawan.