Januari-Maret 2002

Suatu lawatan ke kelompok Gerakan Aceh Merdeka yang jarang terjadi memberi kesan bahwa mereka sangat terorganisir dan meyakinkan.

Damien Kingsbury

Fajar merekah di punggung gunung, ditandai dengan suara burung dan monyet dalam rindangnya pepohonan. Para ‘jejaka’ bangkit perlahan, menyandangkan senjata mereka di pundak dan berjalan ke mata air untuk membasuh diri. Kami kemudian menyusun barisan dan meniti jalan setapak yang ditumbuhi semak semak, melewati selokan, meloncati pagar dan menyeberangi sungai, kemudian muncul di sebuah jalan tanah, berpapasan dengan sekitar selusin gadis-gadis sekolah yang rapi berpakaian seragam. Para gadis ini kelihatannya sering bertemu dengan kelompok gerilya berambut panjang yang memikul senjata otomatis. Seluruh kejadian ini bertempat di pegunungan di luar Lhokseumawe, sebuah wilayah yang sangat mendukung kemerdekaan. Saya berada disana sebagai seorang tamu dari kelompok gerakan kemerdekaan, untuk mendapatkan cerita dari sudut pandang mereka.

Malam telah berlalu dengan selamat, karena patroli Brigade Mobil Polisi Paramiliter tidak dapat menemukan kami. Di dalam propinsi Aceh yang terletak di ujung barat laut Indonesia, sejumlah 10.000 tentara Indonesia dan sekitar 20.000 polisi paramiliter telah menghantui masyarakat setempat dengan ketakutan, kemarahan dan keinginan yang terus memuncak agar referendum diadakan. Saya sangat terkejut atas kemiripan masalah Aceh ini dengan Timor Timur menjelang referendum di sana pada tahun 1999. Di Aceh, TNI dan Brimob bertindak seperti tentara penyerbu, membunuh penduduk sipil dan terus menyalahkan kaum separatis, membakar rumah dan sekolah serta menggunakan perkosaan sebagai senjata. Sama seperti di Timor Timur, keinginan untuk merdeka sangatlah kuat terasa dalam berbagai kelompok dan organisasi. Menurut para pemimpin pro kemerdekaan, ada alasan historis untuk memisahkan diri (yang sudah sedikit diakui dengan pemberian status kepada Aceh sebagai ‘daerah istimewa’) dan sejarah panjang mengenai perjuangan melawan kekuatan asing. Semua dimulai pada tahun 1873 sampai pada tahun 1949, dan kemudian dimulai lagi antara tahun 1963 dan 1976.

Pergerakan yang dimulai pada tahun 1976 ini dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetapi lebih memilih untuk disebut Front Pembebasan Nasional Sumatera Aceh (ASNLF). Keberadaan TNI dan Brimob memang jelas terlihat di Banda Aceh dan di kota industri terkemuka di Lhokseumawe, tetapi keberadaan militer Indonesia yang sesungguhnya terlihat di jalan raya dari Banda Aceh ke perbatasan dekat Sumatera Utara. Brimob, Divisi Siliwangi, Angkatan Laut dan pasukan teritorial mendirikan berbagai pos dan penghalang jalan. Di bagian selatan Lhokseumawe, pos dan penghalang jalan tersebut dipasang disetiap beberapa ratus meter di jalanan sepanjang beberapa puluh kilometer. Diantara pos-pos tersebut dapat ditemui reruntuhan rumah yang terbakar. Tidak jauh dari jalan raya tersebut sudah merupakan wilayah ASNLF. Para pengamat yang memiliki hubungan dekat dengan TNI memperkirakan bahwa ASNLF berkekuatan 3-5 ribu personil, dan juga dibantu pendukung aktif lainnya yang sangat banyak. Apa yang saya lihat disana juga mendukung laporan tersebut – basis pendukungnya sendiri dipersenjatai lengkap dan dapat mencapai 10.000 personil.

Sama seperti kelompok gerilya lainnya, ASNLF sangat menggantungkan dirinya pada dukungan penduduk. Saat berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dekat kota-kota industri terkemuka di Lhokseumawe, saya tidak pernah bertemu seorangpun yang tidak bekerja sama dengan ASNLF. Seorang pemimpin ASNLF di wilayah setempat mengatakan bahwa ASNLF tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dan mereka tidak dapat berfungsi tanpa masyarakat. Dalam kondisi yang penuh kekerasan, segelintir orang akan melawan mereka dengan senjata, dan tukang becak yang mengantar saya keluar kota terlihat sangat ketakutan ketika menyadari bahwa dia dikelilingi sejumlah anggota ASNLF. ASNLF memang memiliki reputasi kerap membunuh orang yang dianggap musuh. Namun, mereka yang melakukan kooperasi dengan kalangan ini kelihatannya melakukannya dengan senang hati dan dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri, tidak seperti sikap voluntir terpaksa yang sering dilakukan dengan kalangan TNI. Pemerintah Indonesia sendiri mengidentifikasikan ASNLF sebagai organisasi Islam fanatik. Dua orang jenderal TNI juga menegaskan kembali hal ini kepada saya, beberapa hari sebelum saya bertemu dengan perwakilan dari ASNLF. ASNLF dan para pendukungnya dapat diidentifikasikan oleh ketaatan mereka terhadap agama Islam, dan suatu penanda budaya lain yang membedakan mereka dari kelompok sejenis di negara kepulauan Indonesia adalah bahasa Aceh yang mereka gunakan.

Bahasa, agama, wilayah dan kesamaan latar belakang sejarah, terutama dalam masa rawan adalah tanda- tanda klasik suatu ‘negara’. Tidak diragukan lagi bahwa Aceh memiliki semua tanda tersebut, yang berbeda daripada bagian Indonesia lainnya. Penanda serupa juga dapat diterapkan ke berbagai kelompok ‘nasional’ lainnya di Indonesia. Seorang pemimpin ASNLF sambil bergurau tidak hanya menyebutkan Bangsa Aceh, tetapi juga Bangsa Minang, Bangsa Sunda dan Bangsa Bali. Namun ia juga mengungkapkan bahwa tidak semua yang memiliki potensi sebagai ‘bangsa’ ingin memiliki status tersebut. Aceh memiliki konsep Islam yang sangat taat dan umumnya toleran. Masyarakat etnis Cina dan Batak Kristen hidup berdampingan secara damai dengan tetangga Muslim sejak tahun 1980an. Namun, hampir tidak tampak toleransi untuk para transmigran Jawa, yang terus menerus diserang oleh ASNLF.

ASNLF mengaku bahwa mereka hanya menyerang masyarakat Jawa dari kalangan militia, meskipun masalah siapa yang termasuk kaum militer agak kurang jelas di Aceh. Salah satu petinggi ASNLF yang saya tanyai di Banda Aceh menyatakan bahwa organisasinya tidak ingin memaksakan dirinya kepada masyarakat Aceh. Menurutnya, yang mereka inginkan adalah suatu referendum umum untuk menentukan apakah Aceh akan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Kata ‘Referendum’ ini banyak berkobar di sekitar Banda Aceh dan Lhokseumawe. Berbagai organisasi masyarakat Aceh yang saya hubungi semuanya menghendaki referendum. Gerakan populer untuk melakukan referendum ini merefleksikan tekanan yang muncul di kalangan masyarakat menengah karena situasi yang terus memanas sejak 1999. Memang ASNLF sendiri baru menyetujui untuk referendum sejak tahun 1999 yang dipicu oleh jajak pendapat di Timor Timur. Para pemimpin ASNLF menekankan bahwa Aceh memiliki ikatan historis dan keagamaan dengan komunitas Muslim lainnya, tetapi tidak didanai oleh mereka. Ia sangat sedih saat mengungkapkan bahwa ASNLF sangatlah terkejut akibat serangan teroris di Amerika pada tanggal 11 September 2001, yang dinyatakan dilakukan oleh kalangan ekstrimis Islam. Ia mengatakan bahwa ASNLF mencari dukungan ke masyarakat internasional, termasuk ke Inggris dan Amerika yang pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Aceh. Petinggi ASNLF tersebut memang mengakui bahwa pasukan gerilya mereka pernah menjalani pelatihan di Libia sampai tahun 1999, jauh lebih lama dari yang diketahui sebelumnya. Namun hubungan semacam ini tidak lagi diperlukan karena sekarang ASNLF telah memiliki basis pelatihan mereka sendiri, dan posisi Libia sendiri dapat memperburuk citra ASNLF di mata internasional. ASNLF memang menerima berbagai dukungan dari simpatisan dan imigran Aceh di luar negeri, terutama dari Malaysia. Namun, dukungan finansial tersebut tidaklah berarti dibandingkan dengan kemampuan untuk mengumpulkan dana di dalam negeri.

Memiliki Sumber Dana yang Memadai

ASNLF melakukan pemungutan ‘pajak’ yang disebut sebagai pemerasan oleh pemerintah Indonesia dan sebagian LSM, karena seringkali dilakukan melalui ancaman kekerasan. ASNLF berpendirian bahwa sudah menjadi hak mereka sebagai pemerintah yang sah untuk menerapkan pajak. TNI dan Brimob sendiri juga meminta penyetoran ‘uang keamanan’ meskipun sebagai suatu institusi dari pemerintah yang telah menerapkan pajak, aktivitas keuangan ekstra seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai ‘pajak’. Seluruh bisnis lokal membayar pajak kepada ASNLF, yang dihitung sebagai persen dari keuntungannya menurut peraturan ASNLF, termasuk perusahaan raksaksa yang dimiliki oleh Exxon dan kilang gas alam Arun di Lhokseumawe. Hal ini membuat ASNLF memiliki sumber dana dan perlengkapan yang memadai. Keunggulan koordinasi di kalangan ASNLF juga terlihat ketika menyelenggarakan pertemuan bagi saya dengan seorang komandan daerah ASNLF. Yang mana jaringan antara pihak yang mengantar dan menjemput sangat luar biasa dan rumit dan berjalan sesuai jadwal waktu yang sangat tepat. Seluruh pihak sepanjang rute yang dilalui telah mengetahui apa yang sedang terjadi, dan banyak yang memegang radio selurer dua arah.

Saya akhirnya ditempatkan di sebuah desa kecil terpencil dan diminta untuk menunggu di sebuah ruang terbuka beratapkan daun rumbia. Saya baru saja selesai membongkar ransel ketika datanglah seseorang melewati pintu yang terbuat dari bambu, mengenakan topi dan baju kaos putih yang masih bersih. Di balik kaos tersebut ia mengenakan pakaian militer berwarna hitam dengan berbagai perlengkapan amunisi. Dia membawa pistol di sabuknya dan senjata AK-47 di tangan kirinya. Ia mengulurkan tangan kanannya kepada saya dan berkata, “halo, saya Jamaika,” menyebutkan nama sandi. Dari semak-semak muncullah sekitar 20 orang pemuda dengan pakaian yang serupa, menenteng AK-47 dan M-16. Jamaika menginginkan Hasan di Tiro untuk kembali menjadi Sultan Aceh, namun dalam suatu sistem politik yang melibatkan partai-partai yang terpilih. Kami mendiskusikan sistem monarki konstitusional Inggris dan Thailand yang menurutnya merupakan model yang cocok. Beberapa orang yang saya ajak bicara menginginkan pemilihan umum gaya Amerika untuk memilih presiden dan badan legislatif yang terpisah, namun menggunakan etika Islam dan dalam sistem federal lokal. Ide untuk melakukan referendum untuk menentukan nasib sendiri secara logika mengarah kepada pemilihan pemerintahan yang representatif dan kebijakan yang akan muncul. Jamaika yang menjadi pemimpin gerilya lokal tidak menginginkan adanya suatu sistem represif yang digantikan oleh sistem represif lainnya. Dalam hal ini, memang terdapat banyak kesamaan dengan Timor Timur.

Saya diperkenalkan dengan ‘kakek’ yang telah berusia 70 tahun. Kakek ini telah berjuang sejak awal tahun 1950an, demikian juga ayahnya dan ia masih penuh semangat sampai sekarang. Ia kemudian memimpin saya, Jamaika dan sekelompok ‘anak-anak muda’ untuk bersembunyi semalaman menghindari patroli Brimob. Saya kemudian bertemu dengan orang tua lainnya, tengah meminum teh manis di depan warung remang-remang dekat perempatan suatu kota kecil. Kota tersebut sangat sepi, hampir benar-benar ditinggalkan penduduknya. Beberapa pria muda dari kelompok tersebut minum kopi kental dan es teh, suara radio berbunyi sewaktu-waktu, sambil bercanda dangan para orang tua. Wilayah ini dijaga oleh tentara di beberapa tempat dan bom dipasang di tiga atau empat jalan di sekitar wilayah tetapi tempat ini sama amannya dengan tempat lain di Aceh. Memang tentara dan Brimob pernah datang kemari, namun serangan mereka selalu dapat dipatahkan. Inilah mengapa tidak ada satupun gedung yang terbakar disini. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bangkit berdiri, bangga menjadi bagian dari pria-pria berwatak keras ini. Ayahnya ditembak mati oleh Brimob beberapa hari yang lalu, dan ia telah menjadi generasi penerus perjuangan, menanti gilirannya untuk berjuang. Mudah-mudahan masyarakat Aceh memperoleh kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri melalui referendum yang diawasi oleh dunia internasional sebelum anak tersebut harus mulai memanggul senjata.



Dr. Damien Kingsbury adalah dosen senior di jurusan International Development di Deakin University, Geelong, Australia. Bukunya yang terkini adalah “The Politics of Indonesia’ (Oxford) jilid dua.