3 Maret 2001

Digest 93

Konsep abad ke-19 tentang kedaulatan negara dalam beberapa hal telah memenuhi kebutuhan dunia dengan baik, akan tetapi juga telah menyebabkan lautan darah. Di Indonesia permasalahan tersebut secara jelas terlihat di Aceh. Jakarta dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara militer memang sedang bertentangan, akan tetapi satu hal yang sangat menggelisahkan sebenarnya adalah bahwa secara ideologi mereka bicara dengan bahasa yang hampir sama.

Inti gugatan dari bahasa yang dimaksud di atas adalah bahwa kedaulatan negara bersifat mutlak dan tidak dapat dipecahkan, hanya pihak yang memiliki kedaulatanlah yang mempunyai hak untuk membunuh, bahwa ‘mencampuri urusan dalam negeri’ merupakan pelanggaran internasional yang paling berat.

Jakarta menyatakan haknya atas Aceh karena menggantikan bekas negara jajahan Hindia Belanda, sementara GAM mengatakan haknya sebagai penerus kesultanan Aceh yang dulu diakui secara internasional. Maka perselisihan di antara kedua pihak tersebut merupakan perang habis-habisan, yang mana korban rakyat sipil yang sudah berjumlah ribuan jiwa tidak diperhatikan.

Untungnya Indonesia mempunyai seorang presiden yang tidak berpegang teguh kepada masalah kedaulatan negara. Pada bulan Mei 2000, utusan Abdurrahman Wahid menandatangani perjanjian ‘jeda kemanusiaan’ dengan GAM di Swiss, dimana kedua pihak berjanji untuk mengikuti mediasi tahap awal bersama Henry Dunant Centre yang terkait dengan Palang Merah Internasional. Sepengetahuan penulis, hal tersebut merupakan pertama kalinya bahwa Indonesia bersedia mengikuti mediasi sejak revolusi nasional pada tahun 1945-1949.

Jeda Kemanusiaan diperpanjang lagi pada bulan September 2000 dan pada bulan Januari 2001, tetapi perpanjangan terakhir hanya selama satu bulan dan dengan mandat yang telah dikurangi. Baik GAM maupun pihak polisi dan militer Indonesia sering ingkar janji untuk menahan diri. Sementara Abdurrahman Wahid diperlemah dengan pertumbuhan aliansi oposisi yang menuduhnya terlalu liberal dalam berbagai permasalahan termasuk Aceh.

Sekarang bukan masanya bagi Indonesia untuk kembali ke abad sembilan belas. Mitos tentang kedaulatan negara yang mutlak telah lama terkikis di seluruh dunia. Sebuah badan hukum internasional serta berbagai bentuk kerjasama telah berkembang sejak Perang Dunia II yang menawarkan harapan bagi gerakan lateral di keadaan buntu seperti di Aceh.

Di Asia Tenggara, mekanisme internasional tersebut masih sangat lemah. Kegagalan mereka terhadap Timor Timur menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang menghasilkan pemecahan yang diharapkan. Tetapi negara-negara tersebut bersedia menjadi mediator kepada yang lainnya. Suatu badan menteri-menteri luar negeri ASEAN, terinspirasi dari bentuk Uni Eropa, membantu sebagai perantara di Kamboja pada tahun 1997 setelah kudeta Hun Sen. Organisasi Negara-Negara Islam (OIC), yang berkedudukan di Timur Tengah, menjadi salah satu fasilitator yang penting dalam permasalahan di Philipina Selatan, dengan bantuan Indonesia. ASEAN Regional Forum (ARF) memiliki beberapa kelompok kerja di bidang diplomasi preventatif dan perdamaian karena menyadari bahwa pada masa sekarang konflik dalam negeri merupakan ancaman terbesar terhadap stabilitas seluruh kawasan.

Secara khusus, ARF seharusnya mendesak Jakarta untuk meminta bantuan dari satu-satunya organisasi yang mampu mencapai penyelesaian yang diharapkan, yaitu PBB melalui Sekretaris Jendralnya. Yang dimaksud bukan intervensi militer. Kofi Annan dapat memulai dengan mengirim sebuah delegasi pengawasan, dan kemudian menyelenggarakan mediasi oleh pihak ketiga.

Jakarta, yang semakin bersikap nasionalis, pada awalnya akan terkejut mendengar kata Aceh dan PBB diungkapkan dalam suatu kalimat. Tetapi sebagian akan menyadari bahwa permintaan bantuan juga merupakan suatu jalan untuk berbagi tanggung jawab. Sikap dogmatisme yang keras di dalam negeri yang diam-diam juga didukung di luar negeri (oleh pemerintahan negara-negara Barat juga) harus disingkirkan. Demi kebaikannya sendiri, Jakarta seharusnya menahan rasa kaget dan meraih kesempatan ini untuk melepaskan suatu pendirian kuno yang dapat menjebak negara di dalam konflik yang berbahaya.

Gerry van Klinken adalah redaktur majalah ‘Inside Indonesia’.