Aceh hendak kemana? Laporan mengenai peristiwa selama tahun 1999

Ed Aspinall

Karena sedikit banyak terpengaruh oleh jajak pendapat bulan Agustus di Timor Timur, sejumlah besar masyarakat di seluruh Aceh meminta dilakukannya referendum sejak pertengahan Oktober. Pada tanggal 8 November, mungkin lebih dari satu juta orang, yang berarti hampir seperempat dari populasi masyarakat Aceh memenuhi jalan-jalan ibukota Banda Aceh. Protes-protes ini umumnya dilakukan secara damai, namun perang senjata terus terjadi antara golongan militer dan pejuang GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang disertai oleh banyak pembunuhan misterius dan pembakaran di tengah malam. Pada saat yang sama, infrastruktur negara Indonesia jelas runtuh. Pada awal bulan Oktober misalnya, 600 dari 948 kepala desa di distrik Pidie telah mengundurkan diri. Sejak awal Oktober GAM menghimbau aksi mogok pegawai pemerintah. Banyak kantor kecamatan dan bahkan kabupaten di Aceh berhenti berfungsi. Di beberapa kota pengadilan-pengadilan menghentikan kegiatannya karena semua hakimnya telah pergi.

Menanggapi beberapa serangan separatis GAM pada akhir tahun 1980an, tentara Indonesia meluncurkan suatu kampanye melawan pemberontakan. Kampanye tersebut berlangsung dengan intensitas tertinggi pada masa awal pelaksanaannnya, tetapi kemudian berlangsung terus selama satu dekade. Diperkirakan, kampanye tersebut mengakibatkan dua ribu sampai lima ribu orang tewas. Dalam luapan kegembiraan yang berkembang di seluruh Indonesia setelah lengsernya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, masyarakat Aceh berusaha mengungkap kejahatan masa lalu. Kuburan masal digali, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menerbangkan janda-janda korban ke Jakarta untuk memberi kesaksian dan media massa memberitakan tentang kekejaman yang terjadi.

Sebenarnya, pada saat itu pemerintahan Habibie mempunyai peluang kecil untuk mengatasi ‘masalah Aceh’. Selama beberapa bulan pertama, banyak masyarakat Aceh merasa optimis bahwa suatu tindakan yang kongkrit akan dilakukan. Pada bulan Agustus 1998, Jenderal Wiranto mengunjungi Aceh dan memerintahkan penarikan pasukan ‘non-organik’. Habibie sendiri berkunjung pada awal 1999 dan berjanji untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia. Namun Habibie sendiri sangat berhutang budi kepada kalangan militer dan terlalu disibukkan dengan perebutan kekuasaan di tingkat pusat, untuk dapat memperhatikan Aceh secara serius. Tidak pernah ada pengadilan dan kekerasan segera terulang. ‘Oknum-oknum’ membakar bis, sekolah dan instansi pemerintahan lainnya. Mayat-mayat kembali teronggok di tepi jalan dan penyerangan terhadap kalangan militer kembali terjadi. Diperkirakan bahwa beberapa serangan dilakukan oleh GAM, terutama terhadap orang yang dicurigai berkolaborasi dengan kalangan militer. Namun sebagian besar rakyat Aceh yakin bahwa provokator dari kalangan militerlah yang bertanggung jawab dalam hal ini, dengan tujuan menciptakan rasa takut. Memang jelas terjadi pelanggaran oleh militer, termasuk pembantaian di ‘Simpang KKA’ di Lhokseumawe pada bulan Mei 1999 dan serangan di komunitas terpencil Beutong Ateuh pada bulan Juli, yang mana puluhan orang terbunuh dalam masing-masing kejadian. Namun masyarakat Aceh tidak terlumpuh katakutan seperti pada masa sepuluh tahun terakhir dari rezim Soeharto.

Selama beberapa bulan setelah jatuhnya Soeharto, bermunculan gerakan masyarakat yang bersemangat. Media massa lokal mulai menyelidiki kasus-kasus penindasan, mewawancarai pemimpin-pemimpin GAM dan terkadang menuduh kalangan militer melakukan kekerasan terhadap sasaran acak. Beberapa LSM hak asasi manusia dibentuk, yang menyelidiki kasus-kasus penindasan dan membawa kampanye tersebut ke Jakarta dan luar negeri.

Seperti yang kerap terjadi di Indonesia, kalangan pelajar mempelopori gerakan tersebut. Pada bulan Februari 1999, di sebuah konferensi di Banda Aceh dirumuskan permintaan untuk pelaksanaan referendum. Kalangan pelajar tersebut membentuk kelompok yang disebut SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) untuk menyebarkan kampanye referendum melalui jaringan LSM, pelajar dan agama ke seluruh Aceh. Pamflet dan grafiti muncul bahkan di daerah terpencil. Kampanye tersebut cepat menyebar ke sektor sosial lainnya. Para pelajar sekolah agama (yang tidak lagi menyebut dirinya dengan kata santri tetapi memakai kata bahasa Arab yaitu thaliban) dan bahkan para pengemudi becak turut mendukung referendum. Titik baliknya terjadi pada bulan September, ketika konferensi akbar kaum ulama turut berpartisipasi. Sejak saat itulah, gerakan pro referendum menjadi benar-benar besar.

Masa-Masa Jaya

Banyak masyarakat Aceh turut merasa bangga dengan kontribusi Aceh terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1940an. Namun masyarakat Aceh juga melihat jauh ke belakang, saat masa kejayaan awal abad ke17 pada jaman Sultan Iskandar Muda, ketika Aceh menguasai sebagian besar Sumatra bagian utara dan bahkan sampai lebih jauh ke selatan. Meskipun kekuasaannya menurun, Aceh tetap merupakan pemerintahan yang independen sampai akhir abad ke 19. Semuanya berakhir akibat perang penaklukan yang pahit oleh Belanda selama 35 tahun, yang hingga kini masih dikenang dalam cerita rakyat Aceh. Oleh karena itulah ada suatu perasaan kehilangan kebanggaan, namun juga suatu perasaan bahwa perjuangan yang dilakukan sekarang adalah lanjutan dari sejarah. Demikianlah GAM menganggap perjuangannya.

Para pembicara dalam rally pro referendum pada akhir tahun 1999 mengutip Hikayat Perang Sabil yang ditulis pada masa perang melawan Belanda. Rasa perbedaan latar belakang sejarah membuat Aceh berbeda dari bagian resah lainnya di wilayah Indonesia. Di Aceh juga terdapat kumpulan mitos tentang sejarah perjuangan dan pengorbanan nasional. Selain itu, juga terdapat homogenitas etnis yang tinggi (meskipun tidak absolut) dalam wilayah Aceh, dan agama Islam sebagai pengikat. Faktor-faktor tersebut mendukung tingkat kohesi yang tinggi dalam masyarakat Aceh.

Kalangan militer Indonesia tidak berhasil mendirikan kelompok pendukung integrasi seperti di Timor Timur. Semuanya ini tidak berarti bahwa Aceh akan menjadi independen. Pemerintah pusat akan keras menentang kemerdekaan dengan taruhan apapun, dan tidak ada dukungan internasional yang signifikan untuk mendukung kemerdekaan tersebut. Masalah lainnya berhubungan dengan sifat heterogen kekuatan politik di Aceh. Di Timor Timur, terdapat kesatuan tekad dalam gerakan kemerdekaan selama satu dekade sebelum pelaksanaan jajak pendapat yang diawasi oleh PBB. Namun di Aceh, terdapat paling sedikit tiga kelompok penting, selain gerakan ‘masyarakat madani’ yang terdiri dari kaum pelajar, LSM dan media massa.

Yang pertama adalah kaum politik lokal dan elit bisnis yang sejak dahulu telah terintegrasi secara cukup kuat ke dalam kalangan elit nasional Indonesia. Sepanjang periode Soekarno dan Soeharto, banyak masyarakat Aceh memegang posisi pemerintahan yang pada tingkat nasional, sedangkan tidak demikian halnya dengan tokoh dari Timor Timur atau Papua Barat. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, selalu terdapat anggota kabinet, pemimpin partai, jenderal militer senior dan pemimpin grup bisnis terkemuka yang berasal dari Aceh. Sebenarnya elit politik lokal tersebut telah menyambut hasrat popular. Cabang Partai Persatuan Pembangunan PPP di Aceh, misalnya, pada tahun 1999 mendukung permintaan referendum. Beberapa pemimpinnya seperti seorang legislator bernama Ghazali Abbas Adan, dengan berani menyuarakan hak-hak masyarakat Aceh. Pada akhir tahun 1999, bahkan tokoh-tokoh kuat terbawa arus antusiasme populer. Pada masa gelombang mobilisasi bulan Oktober-November, para pemimpin parlemen tingkat propinsi dan distrik, bupati dan bahkan gubernurnya sendiri menandatangani pernyataan mendukung referendum. Namun secara garis besar, lapisan ini masih menganggap dirinya sebagian dari kalangan elit nasional Indonesia. Tidak satupun dari partai yang memenangkan sejumlah besar suara pada pemilu bulan Juni 1999 telah menunjukkan keseriusan untuk mendukung Aceh merdeka. Tanda yang memperlihatkan bahwa elit Aceh masih terkait erat dengan Indonesia adalah penunjukan Hasballah M Saad, seorang pemimpin Aceh yang vokal dan dihormati, dari Partai Amanat Nasional PAN, sebagai menteri hak asasi manusia pada kabinet Wahid. Barangkali kaum elit tersebut sedang dalam keadaan goncang. Jurang yang cukup besar memisahkannya dari opini populer. Namun perlu digarisbawahi bahwa paling sedikit kelompok masyarakat Aceh tersebut akan bersedia menerima kompromi supaya Aceh tetap menjadi bagian negara kesatuan.

Kelompok penting yang kedua adalah pimpin agama Islam, oleh karena Islam jelas-jelas sangat penting dalam identitas masyarakat Aceh dan memberi kontribusi besar kepada kekuatan gerakan kemerdekaan. Sejak tahun 1950an dan sampai sekarang, perasaan bahwa sensitifitas Islam masyarakat Aceh tidak diindahkan oleh pemerintah nasional yang berorientasi sekuler telah turut menyulut ketidaksenangan. Sepanjang masa gejolak, yaitu selama 18 bulan belakang ini, terlihat berbagai gejala bahwa agama Islam menonjol kembali. Kaum ulama dan thaliban menjadi terkemuka dalam gerakan pro-referendum dan secara luas ada tuntutan agar hukum syariah diterapkan.

Selain itu terdapat sikap-sikap baru terhadap moralitas Islam. Dalam ‘razia jilbab’ di luar kota, kelompok pria memotong rambut wanita yang tidak mengenakan penutup kepala bergaya Islam. Kaum waria pun menerima nasib yang sama dan dipaksa untuk mengenakan pakaian pria. Orang yang tertangkap karena melakukan hubungan di luar nikah dicambuk di depan umum, menurut hukum syariah. Pekerja seks pun dipermalukan dengan dipaksa berparade di jalan-jalan Banda Aceh. Selain kemungkinan dapat memecah belah masyarakat Aceh, fenomena tersebut menunjukkan perbedaan yang terdapat di kalangan pro-referendum. Kejadian-kejadian tersebut jelas sangat memprihatinkan bagi kalangan LSM perkotaan dan kelompok pelajar yang kurang lebih bersifat sekuler. Sementara LSM perempuan Aceh telah mengutuk ‘razia jilbab’. Lebih penting lagi, hal tersebut merupakan peluang untuk pemerintah pusat. Dalam upayanya untuk mempertahankan Aceh dalam pelukan Indonesia, baik Habibie maupun Abdurrahman Wahid telah menunjukkan keinginan yang besar untuk memberi kelonggaran kepada Islam. Presiden Wahid telah menawarkan kemungkinan referendum, bukan soal kemerdekaan, tetapi hukum syariah. Hampir seluruh upaya negosiasi diarahkan kepada kaum ulama. Jelas, tujuannya adalah supaya kepemimpinan Islam dipecah belah dari para pelajar, GAM dan kekuatan pro-kemerdekaan lainnya.

GAM

GAM, yang menjadi kelompok ketiga, merupakan kekuatan sekaligus kelemahan dalam perjuangan masyarakat Aceh. Sebagian besar pengamat memperkirakan bahwa GAM memiliki beberapa ratus tentara infantri di lapangan. GAM telah menunjukkan kemampuannya untuk menghancurkan tentara dan kepolisian, meskipun kebanyakan dilakukan secara tiba-tiba dan melibatkan beberapa penembak gelap. Organisasi GAM sendiri mendapatkan dukungan popular yang cukup besar, yang terkuat di (meskipun tidak terbatas pada) pedalaman Pidie serta Aceh Utara dan Timur dimana operasi anti pemberontakan pada akhir 1980an dan awal 1990an paling intensif dilakukan. Banyaknya pendukung terlihat dalam sebuah upacara penaikan bendera dalam rangka merayakan ulang tahun GAM pada bulan Desember lalu. GAM juga memiliki kemampuan untuk melumpuhkan Aceh dengan memerintahkan kepada sarana transportasi dan layanan umum untuk mogok. Namun, banyak misteri tetap menghantui GAM. GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang diasingkan dari Aceh selama lebih dari empat dekade, yang mengaku dirinya keturunan sultan Aceh meskipun menurut laporan kesehatannya pun kurang baik. GAM sendiri tampak sangat terkotak-kotak, dengan pertengkaran yang terus terjadi antar kelompok utama di pengasingan. Tujuannya pun tidak selalu jelas.

Pada awal tahun 1999, para pemimpin GAM dengan keras menolak proposal referendum, menyatakan bahwa Aceh telah independen. Namum setelah ulama muncul dan mendukung proses referendum, mereka mengubah posisinya. Ketidakpastian juga ada mengenai cetak biru GAM untuk kemerdekaan Aceh. Beberapa pemimpin telah mengatakan mendukung kembali sistem kesultanan (mungkin dengan mencontoh Brunei yang kaya minyak), sementara yang lain menyatakan ingin menuju negara demokratis yang modern. Selain itu, Hasan di Tiro telah menolak perundingan dengan pemerintah Jakarta. Dia telah berulang kali menyatakan bahwa ‘masyarakat Jawa’ sangatlah bodoh dan tidak dapat dipercaya. Sementara itu fraksi lain telah berhubungan dengan kepemimpinan Wahid. Gambaran tentang Aceh di lapangan lebih tidak jelas lagi. Sebagian besar komandan lapangan tampak mendukung kepemimpinan Hasan di Tiro, namun beberapa kelompok bersenjata di pedesaan hanya memiliki sedikit afiliasi dengan GAM. Kelompok lain sebenarnya hanya sekedar kriminal yang memanfaatkan nama GAM untuk meminta uang kepada masyarakat setempat. Sebagian lain adalah tentara pembelot, sedangkan seperti telah disebutkan diatas, sebagian besar masyarakat Aceh percaya bahwa satuan militer yang menyamarlah adalah penyebab kekerasan yang terburuk.

Dari gambaran kacau tersebut, sepertinya telah jelas terlihat bahwa tidak ada solusi militer yang efektif untuk mengatasi masalah Aceh, meskipun berbagai pihak dalam kemiliteran Indonesia masih mengusahakan tujuan tersebut. Sebenarnya kebiadaban militer Indonesialah yang mengubah GAM dari suatu kekuatan yang terisolasi pada tahun 1970an menjadi kekuatan serius seperti sekarang ini. Keengganan untuk menghukum pelaku penganiayaan di masa lalu menjadi aspek krusial yang memicu ketidakpuasan selama 18 bulan belakangan ini. Presiden Wahid menghadapi tantangan yang cukup berat untuk tetap menjaga Aceh dalam rangkulan negara Indonesia, karena sentimen pro-referendum memiliki momentum yang besar. Meskipun keretakan dalam masyarakat Aceh merupakan kesempatan bagi pihak Presiden, pengendalian militer dan hukuman bagi pelanggar hak asasi haruslah menjadi pokok dalam penyelesaian masalah tersebut.



Ed Aspinall mengajar di Universitas New South Wales, Sydney.