No 61 Januari – Maret 2000

Sebuah tim Australia menemukan tidak adanya kegembiraan

Vanessa Johanson

Jalan – jalan di ibukota Banda Aceh kelihatan lengang ketika saya berjalan di luar mesjid agung putih pada waktu senja hari Minggu tanggal 6 Juni 1999. Kami telah mencoba untuk melakukan tugas kami sebagai anggota pemantau pemilu pada sore hari, mengelilingi kota untuk mencari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tetapi kami hanya menemukan satu buah – satu daerah dengan kantor Panitia Pemilu Daerah tingkat satu (PPD1). TPS yang lainnya, salah seorang karyawan dengan malu-malu memberitahu kami, akan dibangun pada saat akhir untuk alasan keamanan. Ketika saya berdiri mengagumi mesjid itu, seorang lelaki muda di atas sepeda motornya berhenti di pinggir jalan.

“Kamu, wartawan,”dia berteriak dalam bahasa Inggris. “Besok akan ada perang besar di Aceh!” Dengan rasa tercengang, saya tersenyum mendengar berita yang mengejutkan itu. Tetapi rupanya dia bersungguh-sungguh, seakan-akan dia diberikan suatu tugas dan akan melaksanakannya dengan baik. “Kamu tinggal saja di hotel! Besok akan terjadi perang!” Dia memacu kenderaannya pergi.

Pada saat yang sama, hanya beberapa jam dari ibukota, rumor yang sama disebarkan di sejumlah kampung. Ribuan orang meninggalkan rumahnya di tempat terpencil menuju tempat yang berdekatan dengan kota yang dianggap lebih aman. Eksodus tersebut berlangsung terus sampai pagi harinya pemungutan suara, tanggal 7, dan pada sore harinya diperkirakan telah mencapai 50.000 orang di dekat perbatasan Kabupaten Pidie dan Aceh Utara.

Terlihat beberapa tanda bahwa suatu konflik bakal terjadi. Militer Indonesia, yang bertekad bulat bahwa pemilu akan dilaksanakan, turun ke desa-desa dengan tank dan truk. Bagi orang biasa hal tersebut merupakan petanda buruk. Sepanjang bulan-bulan sebelumnya, ada beberapa penembakan penduduk secara massal oleh militer; puluhan penembakan misterius pada rakyat biasa dan polisi; dan serangkaian pembakaran terhadap bangunan sekolah, kantor-kantor pemerintahan, bis antar-kota, kendaraan militer, kendaraan pribadi, tempat pemungutan suara, kotak pemungutan suara, dan juga rumah-rumah pribadi. Kejadian yang terburuk terjadi di daerah yang mudah diserang seperti Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, yang dianggap sebagai pusat kekuasaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Tugas militer sebenarnya tidak mudah, karena secara proporsional jumlah pemilih yang mendaftar di Aceh adalah paling sedikit dibandingkan dengan tempat lain di 27 provinsi di Indonesia, diakibatkan baik oleh perasaan takut, intimidasi dan penipuan selama proses pendaftaran, maupun sikap sinisme mengenai manfaat nyoblos, serta boikot mutlak terhadap proses pemilu. Keengganan masyarakat juga timbul sebagai akibat kekecewaan dari pelanggaran janji oleh Habibie dan Wiranto untuk memperbaiki keadaan Hak Azasi Manusia (HAM). Boikot suara di tiupkan oleh kelompok yang melawan Indonesia.

Aceh tidak pernah menerima dominasi dari luar dengan mudah. Masih segar di ingatan masyarakat, Aceh telah berjuang keras untuk kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, dan kemudian untuk kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Banyak pemikiran yang menyatakan bahwa penggabungan kesultanan Aceh dengan Indonesia setelah kemerdekaan adalah suatu kesalahan. Setelah masa konflik dengan tentara Indoneia pada tahun 1950-an, Aceh menerima hanya sedikit pengakuan untuk peranannya dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia serta untuk keistimewaan kebudayaannya. Tahun 1999 ini adalah ulang tahun yang keempat puluh sejak Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa dengan otonomi yang luas dalam bidang agama, pendidikan dan hukum adat.

Dalam masalah administrasi Aceh diperlakukan seperti provinsi lain di Indonesia, termasuk mengenai bagian kekayaan alam yang diambil. Melalui ekspor minyak dan pertanian, Aceh menyumbangkan 11% dari seluruh pendapatan asing untuk kas Indonesia, tetapi hanya 4.6% dari jumlah tersebut yang dikembalikan ke Aceh. Sejarah perbedaan dan ketidakadilan tetap menghidupkan gerakan bersenjata GAM, yang pada akhirnya merupakan alasan bagi pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukannya pada tahun 1989 untuk menangulangi para ‘gerilya’. Selanjutnya, Daerah Operasi Militer (DOM) berlangsung selama hampir sepuluh tahun. Hal ini mengakibatkan ribuan yang mati, hilang, diperkosa dan disiksa.

Oknum

Sesungguhnya tidak mustahil bahwa suasana ketakutan pada hari pemilu juga diciptakan oleh pasukan yang sebenarnya ditugaskan untuk mengamankan pemilu tersebut. Keberadaan provokator dan oknum, yang menculik dan menembak orang dan membakar harta benda kemudian menaikkan bendera GAM, meningkatkan rasa takut dan merupakan alasan bagi militer untuk menambah jumlah pasukannya. Dalam wawancara kami dengan wakil-wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, partai politik (termasuk Golkar), polisi, dan GAM disampaikan suatu pandangan umum, yaitu: oknum tersebut bukanlah GAM - seperti yang dibilang oleh tentara - tetapi adalah tentara yang tak berseragam dan yang dinonaktifkan, termasuk 200-300 pasukan Kopassus.

Sumber kami mengajukan sejumlah alasan tentang kenapa ‘provokator’ tersebut bermaksud menggangu kelancaran pemilihan, tetapi tidak dapat menjelaskan tentang rantai komando, ataupun hubungan mereka dengan militer biasa. Kenapa militer berusaha melindungi pemilihan sedangkan provokator tak berseragam secara bersamaan ditugaskan untuk mengacaukannya? Apakah untuk menimbulkan konflik supaya ada dasar untuk melanjutkan kegiatan militer di Aceh, supaya para pemberontak dapat diawasi dengan keras sementara berbagai kepentingan bisnis militer termasuk perkayuan dan ganja dapat dilindungi?

Beberapa orang setuju dengan gagasan tersebut, tetapi ada tujuan yang lain pula termasuk: agar supaya calon yang maju dan mungkin pro kemerdekaan dari partai PPP dan PAN tidak menang kursi; untuk menghalangi penciptaan suasana yang stabil yang mana orang yang melanggar HAM dapat diadili; dan untuk menghilangkan saksi-saksi pelanggaran selama masa DOM.

Bagaimanapun, terjadi sejumlah perubahan di Aceh. Masalah-masalah hak azasi manusia menjadi perhatian nasional - dan kadangkala diperhatikan secara internasional - pada pertengahan tahun 1998, tak lama setelah presiden Suharto turun. Wartawan datang berbondong-bondong, demikian juga dengan LSM, organisasi HAM dan wakil-wakil dari Komnas HAM. Perkuburan massal digali, dan orang yang masih bertahan hidup diwawancarai. Keterbukaan baru terhadap pelanggaran – serta sejumlah kesaksian bahwa secara umum yang melakukannya adalah tentara Indonesia - dilanjutkan juga dengan unjuk rasa diplomatik dan mahasiswa. Semua hal tersebut menyebabkan Menteri Pertahanan dan Keamanan Wiranto untuk mencabut DOM, yang berlangsung selama sepuluh tahun, secara tak bersyarat di provinsi Aceh pada tanggal 7 Agustus 1998, dan meminta maaf atas kebijaksanaan DOM dan kekejaman militer.

LSM lokal yang sebelumnya terhambat mulai menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi selama dekade sebelumnya secara lebih mendalam.

Pada saat yang sama, intelektual Aceh, LSM dan aktivis partai melanjutkan pembicaraan mengenai bagaimana Aceh dapat pulih kembali serta bagaimana merubah hubungannya dengan Jakarta. Beberapa usul meliputi pembentukan komisi indenpenden untuk mendengarkan kasus-kasus HAM dan menuntut pelakunya, serta mengundang penyelidik HAM internasional ke Aceh.

Ketika Presiden Habibie mengunjungi Aceh pada tanggal 26 Maret 1999 beliau menandatangani sejumlah perjanjian, diantaranya untuk menolong menguburkan kembali mayat-mayat dan menciptakan persamaan ekonomi yang lebih baik untuk Aceh termasuk pembangunan pelabuhan baru dan fasilitas kereta api. Pemerintah Indonesia merencanakan untuk membuka sebuah cabang Komnas HAM di Aceh pada bulan itu juga . Undang-undang baru tentang pemerintahan daerah dan kesetaraan ekonomi antara pusat dan daerah sedang dirancang.

Bagaimanapun, pada bulan Maret 1999 baru lima tentara yang diadili untuk pembunuhan penduduk selama masa DOM. Gugatan berdasarkan penyelidikan oleh pihak Polisi Militer, dan sidang diadakan di mahkamah militer yang dianggap tidak adil. Dan pelanggaran tetap terjadi.

Menurut pihak polisi, yang terbunuh akibat kekerasan politik pada bulan Mei dan juni 1999 di Aceh meliputi : 69 penduduk; 29 anggota tentara dan polisi; 8 anggota GAM. Pada tanggal 2 Juli Wiranto mengatakan bahwa pembunuhan dan pembakaran dilakukan oleh GAM, dan kemudian bahwa kegiatan GAM telah mencapai tingkat ‘pemberontakan’. Pemecahan yang diusulkan adalah pendirian komando militer baru di Banda Aceh.

Federal

Kelihatannya pemerintahan baru dibawah Megawati dengan PDI-P tidak dapat diharapkan untuk mengendalikan militer atau mengurangi peran daripada pemerintah pusat. Tetapi partai PAN dipimpin Amien Rais yang menang kurang dari 8% kursi di seluruh negeri telah menunjukkan perhatian yang lebih dalam terhadap masalah Aceh dan bersedia membicarakan model pemerintahan federal. Pemenang di Aceh adalah partai Islam PPP. Sebagian anggota partai tersebut bersedia menawarkan pendekatan yang lebih desentalisasi, dan pasti akan menanggapi masalah pelanggaran HAM di Aceh. Tetapi jika PPP membentuk suatu koalisi di tingkat nasional dengan Golkar, kecil kemungkinannya bahwa masalah Aceh akan diperjuangkan.

Pagi hari pada tanggal 7 Juni, dua buah kendaraan kami dipenuhi dengan pemantau pemilu lokal dan Australia serta seorang wartawan dari Jerman kelihatannya menjadi satu-satunya kendaraan yang berjalan dari Banda Aceh ke Kabupaten Pidie. Polisi dan GAM telah melarang penggunaan bus pada hari itu, dan tidak seorangpun berani membawa kendaraannya di jalan. Pemandangan pada subuh hari melewati kehijauan pegunungan, dan melihat gajah dan monyet liar, juga tidak menghibur hati kami.

Di Pidie kami tidak menemukan keadaan perang. Kenyataannya, Kota Sigli yang biasanya selalu sibuk nampak mati. Pada pukul 9 pagi, wakil-wakil partai politik dengan tergesa-gesa mendirikan sejumlah TPS - panitia non partai yang seharusnya bertugas telah melarikan diri atau memang tidak pernah dibentuk. Pemilih yang berjumlah sangat sedikit terlihat gugup dan ingin keluar dengan cepat.

Kami mengetahui kemudian bahwa di Pidie hanya 13 buah TPS dibuka dari yang seharusnya berjumlah 858. Hal yang sama juga terjadi di Aceh Utara dan Aceh Timur. Separuh dari 4 juta penduduk Aceh tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak suaranya.

Tidak ada suasana kegembiraan, sebagaimana yang terjadi di bagian lain di Indonesia, atau bahwa pemilu kali ini adalah pemilu rakyat. Tetapi tidak ada juga bukti bahwa GAM dan militer bermaksud menggelar suatu pertikaian untuk masalah di Aceh, seperti diisyukan selama ini. Isyu tersebut seperti permainan yang kotor terhadap orang Aceh. Beberapa hari kemudian seorang anggota PPD1 di Banda Aceh mengatakan bahwa keadaan pasti menjadi tenang kembali karena ‘mereka telan mencapai apa yang mereka inginkan’ untuk mengacaukan pemilu. Satu tugas yang paling berat untuk pemerintahan baru adalah menanggulangi ‘mereka’ itu, bukan hanya di Aceh tetapi juga di Timor Timur, Kalimantan, Ambon, dan daerah lain di seluruh kepulauan di tempat provokator dan oknum bergerak dengan bebas.



Vanessa Johanson bekerja di Kantor HAM, di Melbourne, di Australia Council for Overseas Aid..