November, 1999

Gerry van Klinken

Mereka menyelinap sebelum subuh, dengan muka dicoreng hitam siap bertempur. Ketika dhuhur mereka membawa laki laki dari sebuah desa kecil untuk berbaris, semua laki laki tersebut adalah petani yang tidak bersenjata, kemudian tubuh mereka berjatuhan dengan berondongan peluru. Sedangkan dari laki laki yang merupakan guru agama, digunakan granat dalam jarak dekat, karena takut ada kekuatan mistik yang membuat dia kebal. Ketika seorang putra guru agama tersebut merangkul ayahnya dengan badan yang telah remuk, mereka menembaknya.

Kecuali dibedakan oleh lemparan granat, pembunuhan massal tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan kejadian tahun 1873, ketika tentara Belanda pertama menyerang Aceh, dan menjadikannya bagian dari negara yang kemudian menjadi Indonesia. Banjir darah di Blang Meurandeh pada tanggal 23 Juli 1999 menunjukkan sifat penjajahan dari negara Indonesia.

Kecuali ditandai dengan beberapa percobaan, selama lebih dari seratus tahun negara tersebut menunjukakan sifat terpusat dan tidak demokratik. Setiap kali demokrasi dicoba, yaitu ketika pada tahun 1950-an dan juga sekarang – terbukti bahwa daerah-daerah menunjukkan sikap kritik. Aceh merupakan daerah yang paling militan dari seluruh daerah yang ada. Yaitu menuntut perubahan besar-besaran terhadap cara Indonesia dalam memerintah.

Dalam sekejap, memang nampak seolah olah Jakarta di bawah kepemimpinan baru akan melakukan pembaharuan dalam menanggapi masalah Aceh. Yang mana peranan terbaru di kabinet Presiden Wahid adalah urusan Hak Azasi Manusia (HAM). Bahkan seorang aktivis Aceh pun diangkat untuk mengisi peranan tersebut.

Dua minggu yang lalu, setelah pawai akbar pro referendum di Aceh, Wahid mengumumkan bahwa sebuah referendum di Aceh akan diadakan sebelum bulan Juli 2000. Sejumlah menteri kabinet dikirim ke Aceh dalam rangka mempersiapkan sebuah kunjungan kepresidenan. Pasukan tempur ditarik, menyusul penarikan polisi anti huru hara sebelumnya. Wahid mengatakan bahwa beliau telah berbicara dengan pimpinan GAM Hasan di Tiro di pembuangan melalui telepon, yang mana menangis dan meminta untuk bertemu dengan Presiden Indonesia.

Gus Dur adalah seorang pemuka agama. Dia sangat menghargai itikad baik dan persaudaraan. Beliau juga memiliki suatu kebiasaan yang manis yaitu menciptakan suasana yang baik, sayangnya kemudian tidak diikuti dengan tindakan nyata. Barangkali hal tersebut dapat berhasil di lingkungan organisasi keagamaan, tetapi berbeda untuk seorang presiden yang menangani masalah pemberontakan di daerah-daerah. Selama baru sebulan masa kepemimpinannya, dia telah berjanji lebih dari apa yang dapat dilakukan.

Ternyata Gus Dur tidak berbicara dengan Hasan di Tiro di Swedia, melainkan berbicara dengan sebuah kelompok pecahan dari tentara GAM yang berkedudukan di Malaysia. Kelompok tersebut lebih akomodatif dan tidak mempunyai banyak pengaruh di Aceh. Bahkan ada tuduhan dari kelompok lain bahwa GAM di Malaysia tersebut melakukan transaksi curang dengan mata-mata militer Indonesia.

Sementara itu, kunjungan kepresidenan dibatalkan – Presiden berkunjung ke Timur Tengah, dan menurut para komentator beliau bermasksud meminta jaminan bahwa Timur Tengah tidak akan mendukung Aceh merdeka. Pasti rakyat Aceh tidak senang.

Walaupun alasannya berbeda, pihak militer juga tidak senang. Bagi TNI, hal yang terpenting bukanlah persaudaraan tetapi keutuhan wilayah. Keengganan TNI untuk melepaskan Timor Timur bahkan tak sebanding dengan apa yang mereka berani lakukan untuk mempertahankan Aceh.

Minggu lalu juru bicara militer tertinggi, Jenderal Sudrajat, berkata bahwa tawaran Wahid mengenai referendum hanyalah sebuah ‘pendapat pribadi’. TNI juga menegaskan bahwa pemilihan hanya diadakan sebatas peningkatan syariah saja, bukan masalah kemerdekaan. TNI telah menyampaikan dengan jelas bahwa pengadilan HAM di luar kekuasaannya tidak diinginkan. Lagipula, walaupun terdapat suara protes di DPR dan media, TNI tetap ingin darurat militer di sebagian daerah Aceh. Pada saat pemberlakuan darurat militer terakhir di Aceh, yaitu antara tahun 1990 – 1998, ribuan rakyat meninggal.

Barangkali untuk mempertegas pesan tersebut, Menteri Pertahanan dan Keamanan Juwono Sudarsono pada hari Senin menyebut tentang kudeta di Pakistan. ‘Jika pemimpin sipil tidak mampu menciptakan kehidupan politik yang sehat dan independen, kami akan, entah saat ini atau pada masa mendatang, kembali ke pemerintahan dominasi militer, seperti di Pakistan dan beberapa negara di Afrika,’ katanya.

Aceh diibaratkan sebagai Cheknya Indonesia. Pemerintah pusat tidak dapat mengendalikan pemerintahan sipil di provinsi. Senjata beredar dengan bebasnya. Seperti halnya yang dialami Rusia yang pernah kalah, tentara Indonesia tidak bersedia lagi memberikan kelonggaran.

Presiden Wahid mendapatkan banyak nasehat. Berbagai kolom opini dan panitia dari parlemen telah menyampaikan kepada beliau bahwa rakyat Aceh menginginkan keadilan untuk pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Tetapi Wahid juga terjebak seperti jejeran pimpinan di Jakarta lainnya. Mereka tidak menginginkan pertumpahan darah, namun juga tidak akan menyerah ke wilayah. Walaupun bencana sudah kelihatan di depan mata, mereka tetap tidak berani merubah sistem pemerintahan pusat yang telah melayani mereka dengan baik.

Apabila Gus Dur tidak mampu mengendalikan para dalang pertikaian dari Jakarta, maka beliau tidak bisa berharap bahwa rakyat Aceh yang menghendaki penyelesaian damai untuk tetap bersikap sedemikian. Jika darurat militer diumumkan, maka akan terjadi pertumpahan darah yang akan merampas satu-satunya kendaraan politik Gus Dur – popularitasnya – dan dapat melemahkan kepemimpinannya sebelum berdiri kokoh.



(Artikel ini diterbit di harian The Sydney Morning Herald, 26 November 1999) Gerry van Klinken, redaktur, majalah ‘Inside Indonesia’.