|
Digest 89
November, 1999
Gerry van Klinken
Sedikit sekali yang kita ketahui tentang keadaan
sebenarnya di dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tetapi
menurut beberapa laporan media di Indonesia, GAM
sekarang terdiri dari dua fraksi yang berlawanan.
Perpecahan diantara fraksi tersebut dimanfaatkan oleh
Jakarta yang mengatakan telah melakukan negosiasi
dengan salah satu fraksi tersebut, sementara fraksi
lainnya dengan keras menolak upaya kompromi.
Fraksi yang menolak kompromi adalah Gerakan Aceh
Merdeka yang asli, lebih tepat menyebut dirinya Front
Pembebasan Nasional Sumatera Aceh (ASNLF) dan secara
resmi masih dipimpin oleh Hasan di Tiro dari pusatnya
di Nordsborg, suatu daerah di kota Stockholm, Swedia.
Di Tiro sendiri masih menolak untuk berbicara dengan
pers. Letnan kepalanya Zaini Abdullah yang juga
tinggal di Swedia adalah anggota dari kabinet pertama
yang dibentuk semasa kunjungan singkatnya ke Aceh pada
akhir tahun 1970an. Zaini Abdullah dan Di Tiro
termasuk sebagian kecil dari orang-orang yang luput
dari pembunuhan oleh kalangan militer Indonesia selama
upaya penghancuran GAM.
Fraksi yang pernah berhubungan dengan Jakarta menyebut
dirinya Majelis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MP-GAM)
dipimpin oleh Tengku Don Zulfahri, yang menyebut
dirinya sebagai sekretaris jenderal GAM dan tinggal di
lokasi yang dirahasiakan di Malaysia.
MP-GAM juga dilindungi oleh seseorang yang merupakan
salah satu letnan pertama Hasan di Tiro yaitu Husaini
Hasan, yang juga tinggal di pengasingan di Swedia,
tidak jauh dari Hasan di Tiro. Husaini (60 tahun)
memiliki kantor di Fitja, 18 km ke arah selatan
Stockholm, bersama dengan Yusuf Daud (40 tahun).
Husaini hadir dalam Forum Internasional tentang Aceh
yang diselenggarakan di Washington DC pada bulan April
1999 atas nama Fron Pembebasan Aceh.
Salah satu mantan rekan Di Tiro yang sekarang
mendukung fraksi lawannya adalah Daud Paneuek (alias
Moh. Daud Husin, berusia 68 – Paneuek adalah nama
panggilan yang berarti ‘Pendek’).
Menurut beberapa laporan (Tempo 19-25 Juli 1999),
konflik antara kedua fraksi mulai muncul ketika Di
Tiro yang diperkirakan berusia 76 tahun, menderita
sakit pada awal tahun 1999 dan selanjutnya muncullah
keresahan atas siapa penggantinya. Di Tiro
menginginkan anaknya Karim Hasan yang ternyata seorang
pengusaha sukses seperti ayahnya untuk mengambil alih
kepemimpinan pergerakan tersebut. Namun Paneuek
menginginkan putranyalah yang menjadi pemimpin.
Menurut laporan Tempo, Paneuek bersama dengan Husaini
mengontak seorang pejuang GAM yang telah dilatih oleh
kelompok Libia terkenal/ditakuti bernama Arjuna (27
tahun) dan memintanya menemui Hasan Di Tiro di Swedia
untuk menyerahkan kepemimpinannya. Seperti sudah
diduga, Arjuna disambut dengan penuh kemarahan di
Swedia dan ‘dikeluarkan’ dari GAM. Namun atas restu
dari kelompok Husaini, ia kembali ke Aceh dan
membentuk kelompok pejuang sendiri. (Laporan dari
sumber lainnya meragukan bahwa ia masih menentang
Jakarta. Arjuna dilaporkan turun dari wilayah
pegunungan di Aceh pada tahun 1998 dan melarikan diri
ke Malaysia, tetapi ia kembali ke Indonesia melalui
Jakarta pada awal tahun 1999 dan sejak saat itu
dilaporkan ‘bertobat’ dan telah bertemu dengan
beberapa pejabat pemerintah senior [Waspada 7 Januari
1999]. )
Isyu perpecahan ini diketahui secara publik pada
tanggal 30 April 1999, ketika Hasan Di Tiro ‘mengusir’
Husaini Hasan dan antek-anteknya Daud Paneuek dan
Mahmud Muhammad.
Kelihatannya jaringan bersenjata MP-GAM yang juga
menyebut dirinya GAM dan menggunakan bendera yang sama,
dipimpin di lapangan oleh Maulida (42 tahun) di Aceh.
Maulida menganggap dirinya adalah Panglima Pengatur
Strategi Angkatan Perang untuk daerah Pase (Aceh Utara).
Pada tahun 1999 Maulida kerap kali dikutip sebagai
juru bicara GAM oleh kalangan jurnalis dari media
barat, yang nampaknya tidak menyadari adanya
perpecahan antara kedua fraksi tersebut. Wawancara
dengan Maulida dilakukan melalui telepon genggam.
Namun, saingannya mengatakan bahwa Maulida tidak lebih
dari sekedar boneka TNI yang sangat dikendalikan oleh
seorang ahli intelejen Indonesia yang berpengaruh
yaitu Sjafrie Sjamsuddin (Panji Masyarakat 25 Agustus
1999). Dalam sebuah wawancara, Maulida memang mengakui
bahwa ia memiliki ‘teman-teman’ di Kopassus, yang dia
mengenal saat ia ditahan pada tahun 1990 dan tetap
menjalin hubungan dengan yang bersangkutan sampai
sekarang.
Saingan Maulida juga mengatakan bahwa Achmad Kandang,
yang seperti Maulida juga beroperasi sekitar
Lhokseumawe, memiliki kontak hubungan dengan Kopassus
dan bahwa Achmad Kandang telah membentuk ‘GAM palsu’
yang melakukan pembakaran sekolah dan sebagainya.
ASNLP, GAM yang ‘asli’ kelihatannya masih memiliki
lebih banyak tentara bersenjata di Aceh dibandingkan
saingannya. Juru bicaranya yang paling menonjol adalah
Abdullah Syafei’i Dimatang, 47 tahun, yang berjuang
terus di hutan belantara selama 23 tahun, tetapi
baru-baru ini juga muncul di depan pubik dan selama 4
bulan terakhir ini telah memberikan wawancara. Dia
terkadang menyebut dirinya sebagai kepala pemerintahan
Negara Islam Aceh Merdeka, wilayah Pidie. Kelompok
tersebut memberikan gelar kepresidenan atau Wali
Negara kepada Hasan di Tiro.
Oleh karena hubungan antara Aceh dan Swedia melalui
Malaysia diblokir oleh lawannya, fraksi tersebut
akhirnya menggunakan kontak mereka di Singapura untuk
mempertahankan hubungannya secara internasional.
Fraksionalisasi tersebut terlihat sangat jelas saat
ajang pertarungan melalui konferensi pers pada tanggal
23 November 1999, ketika Hasan di Tiro secara spesifik
memecat Zulfahri. Perang mulut kemudian diikuti dengan
pengumuman dari presiden Abdurrahman Wahid bahwa ia
telah melakukan diskusi via telepon dengan GAM, suatu
hal yang sangat ditentang oleh Hasan di Tiro.
Barangkali tokoh yang dimaksudkan oleh Wahid adalah
Zulfahri.
Agama memegang peranan penting untuk identitas yang
dianut oleh masing-masing kelompok. Kelompok Zulfahri
mengklaim bahwa mereka lebih Islam dari lawannya.
Salah satu juru bicaranya menggambarkan Hasan di Tiro
dan GAM Eropa sebagai kelompok sekuler, terpisahkan
dari kehidupan masyarakat Aceh karena telah lama
meninggalkan Aceh, terlalu takut untuk kembali ke Aceh
atau bahkan untuk berbicara di media internasional,
sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai orang Aceh
sejati.
Salah satu cara untuk menekankan klaim atas
kesukuannya sebagai orang Aceh adalah dengan mengaku
ada hubungan dengan para pahlawan Aceh. Husaini
mengklaim bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan Dr
Muchtar bin Hasbi, yang memiliki hubungan dengan
dengan kyai Daud Beureuh.
Beberapa sumber memiliki perbedaan persepsi mengenai
kelompok mana dari kedua kelompok tersebut yang lebih
‘akrab’ dengan Jakarta, apakah kelompok Malaysia
dibawah Zulfahri, dalam hal ini kelompok Husaini atau
kelompok yang berpusat di Aceh, yang dipimpin Zaini
dalam hal ini kelompok Hasan di Tiro.
Di satu pihak juru bicara militer Indonesia mengatakan
bahwa Husaini dan kelompok ‘Islam revolusioner’ di
Malaysialah yang bersikap lebih keras terhadap
Jakarta, suatu pendapat yang juga diungkapkan oleh
aktivis hak asasi manusia Otto Syamsuddin Ishak.
Di lain pihak, dugaan adanya perjanjian dengan
kalangan militer Indonesia umumnya diarahkan kepada
kelompok Husaini, meskipun hubungan dengan militer
yang dimaksud adalah hubungan yang kotor. Menurut
laporan Tempo mengenai fraksi tersebut, kelompok
Husaini (yang dikenal sebagai kelompok Delapan)
memiliki hubungan dengan pelaku bisnis Aceh melalui
forum yang disebut Kelompok Aceh Sepakat.
Selain itu, kritikan Hasan di Tiro kepada Zulfahri
pada tanggal 23 November 1999 nampaknya terlontar
karena adanya pembicaraan awal dengan pemerintah
Indonesia untuk melakukan negosiasi. Seorang jurnalis
Indonesia (Gamma, yang secara terbuka bermusuhan
dengan Hasan di Tiro) menyimpulkan, Zaini dan Hasan di
Tiro berpegangan bahwa mereka akan berhubungan dengan
Belanda, negara yang merupakan penyerang pertama ke
tanah Aceh pada tahun 1873, tetapi tidak dengan
Indonesia. Hal ini karena mereka benar-benar setia
kepada kemerdekaan mutlak, sedangkan MP-GAM tidak
keberatan dengan ‘kemerdekaan’ yang bernafaskan Islam,
tetapi tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Sebuah inisiatif yang diambil oleh gubernur provinsi
Syamsuddin Mahmud bulan Juli lalu untuk membuka
negosiasi dengan GAM ternyata gagal ketika delegasi
yang terdiri dari lima orang pelaku bisnis Aceh yang
bertindak selaku penengah bertemu dengan fraksi Zaini
di Bangkok, dan kemudian bertemu dengan Suhaini di
Swedia. Namun kelompok tersebut gagal untuk bertemu
dengan Hasan di Tiro. Tampaknya kedua fraksi berminat
untuk melakukan semacam negosiasi, meskipun kedua
fraksi masih saling memegang garis kerasnya
masing-masing.
(Hasan di Tiro adalah pengarang 'The Price of Freedom:
The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro',
Markham, Ont.: The Open Press, 1984. Informasi
mengenai latar belakang tersedia di Tim Kell, The
roots of Acehnese rebellion 1989-1992, Ithaca: Cornell
Modern Indonesia Project, 1995; serta di Eric Eugene
Morris, Islam and Politics in Aceh, UMI, 1985). |