No 62, Apr-Jun 1999

Kebijakan Jakarta mengenai Aceh tiba-tiba terlihat bersifat sangat Kolonial

Sylvia Tiwon

‘Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia’ demikianlah bait salah satu lagu kebangsaan yang diajarkan kepada seluruh anak sekolah di Indonesia. Di Jakarta, nama jalan-jalan utama diambil dari nama pahlawan dari seluruh penjuru negeri, menekankan simbolisme yang sama: Jalan Tengku Cik Ditiro, Jalan Pattimura, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Diponegoro.

Kota Jakarta nampaknya disusun menurut cetak biru bersejarah yang berpusat pada Lapangan Merdeka, seperti ingin mengajarkan kepada semua orang yang berjejal-jejal di jalanannya yang macet mengenai semboyan nasional ‘bhinneka tunggal ika’. Tetapi sekarang ini, berbagai kejadian menunjukkan bahwa persatuan hanyalah sebuah fiksi yang dipertahankan melalui indoktrinasi penuh kekerasan. ‘Merdeka’ telah menjadi seruan bagi propinsi-propinsi yang mengalami kebangsaan Indonesia sebagai suatu bentuk penindasan kolonial. Gerakan untuk membebaskan diri dari negara Indonesia telah mencapai puncaknya setelah lengsernya Soeharto. Dari seluruh propinsi tidak ada yang mengancam negara seperti Aceh.

Aceh sangatlah penting dalam imajinasi nasional Indonesia untuk berbagai alasan. Secara spasial, propinsi Aceh menjadi batas Barat Laut dari negara kepulauan besar ini. Dalam sejarah, perang panjang antara Aceh dan Belanda - 1873-1903, suatu perang yang sebenarnya tidak pernah dimenangkan oleh Belanda – dianggap sebagai acuan penting dalam perjuangan anti kolonial Indonesia.

Propinsi yang dikenal sebagai Tanah Rencong ini, sebilah pedang yang mengambil nyawa banyak orang Belanda dalam ‘Pembunuhan di Aceh’ yang terus menghantui Belanda bahkan setelah perang tersebut berakhir. Dari perang Aceh muncullah nama Cut Nyak Dien, satu-satunya wanita pejuang bersenjata yang diakui Indonesia sebagai pahlawan nasional. Dia seringkali dibandingkan dengan Kartini, puteri Jawa yang memperjuangkan suatu perang yang berbeda dalam lingkungan perdiaman ayahnya.

Setelah jatuhnya Jepang pada tahun 1945, Belanda tidak berusaha kembali ke Aceh, karena menyadari bahwa mereka tidak akan disambut dengan tangan terbuka. Dari seluruh sumbangan Aceh terhadap perjuangan nasional pada masa revolusi pasca Perang Dunia II yang terpenting adalah pesawat udara Indonesia pertama, yang mana merupakan tanda dukungan berdirinya negara Republik dari masyarakat non-Jawa.

Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah, pintu masuk ke negeri Islam yang suci. Salah satu alasannya bahwa sebelum tersedianya angkutan udara, jemaah dari seluruh penjuru nusantara menuju Mekah naik kapal dan selalu singgah di pelabuhan Sabang di Aceh sebelum melintasi samudra Hindia. Hal yang lebih penting lagi adalah kuatnya identitas Islam masyarakat Aceh, yang berakar dalam sejarah perdagangan rempah dan aktivitas kaum intelektual di dalam kerajaan Aceh.

Semakin Gelap

Anehnya, sifat patriotik, identitas Islam dan makna strategis tersebut telah dimanfaatkan oleh pemerintah pusat Jakarta untuk menciptakan kesan yang buruk tentang Aceh. Menurut pandangan Jakarta, tradisi perlawanan Aceh dan ketaatan yang kuat pada identitas Islam juga menjadi ancaman bagi perkembangan dan persatuan nasional. Untuk memahami konstruksi paradoks tersebut mengenai Aceh, kita perlu melihat faktor lain yang membuat Aceh menjadi sangat penting bagi republik.

Selain nilai budaya dan politik, Aceh juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sumber kekayaan alamnya yang melimpah meliputi minyak, gas, kayu, kopi dan minyak kelapa. Untuk melindungi keuntungan dari kekayaan alam tersebut Jakarta telah memanfaatkan separatisme dan radikalisme Islam untuk menerapkan suatu kebijakan yaitu untuk menguasai melalui kekuatan militer dan manipulasi yang ironisnya serupa dengan apa yang disebut ‘kebijakan Aceh’ pada jaman pemerintahan kolonial Belanda.

Bagian terbesar dari pendapatan hasil bumi Aceh telah dicairkan keluar demi kepentingan Jakarta. Ditengah kekayaan alam tersebut, wilayah Aceh memiliki jumlah tertinggi desa miskin di pulau Sumatera. Buruknya sarana infrastruktur membuat sebagian besar wilayah pegunungan tidak dapat dijangkau, sedangkan hampir seluruh sarana pendidikan umum dan layanan kesehatan berpusat di kota industri dan ibukota propinsi, Banda Aceh. Hanya 5% dari seluruh pendapatan ekspor tetap berada di dalam Aceh, dan sebagian besar dikuasai oleh usaha menengah yang umumnya dimiliki oleh masyarakat non Aceh.

Sebagai akibat perkembangan ekonomi yang dikendalikan dari Jakarta, masyarakat lokal telah terusir dari tanah adat, sedangkan para nelayan tradisional juga tidak sanggup bersaing dengan penangkap ikan modern. Pengambilan hasil dari bumi yang dilakukan oleh perusahaan besar ditambah kurangnya pengawasan oleh pihak luar telah mengakibatkan perusakan lingkungan yang berat. Protes kalangan bawah umumnya tidak dilaporkan dan tidak diperhatikan di tingkat nasional.

Barangkali sebagian besar dari masalah Aceh sekarang ini juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa Orde Baru menjalinkan kerjasama dengan pimpinan tradisional, mengganggu struktur pemerintahan masyarakat adat, dan mendukung sekelompok kecil masyarakat elit Aceh. Melalui undang-undang tentang pemerintahan daerah, pemerintah pusat menerapkan struktur desa yang seragam, menggunakan model di Jawa untuk menggantikan sistem gampong, mukim dan meunasah di Aceh dan mengurangi kekuasaan tradisional dari para keucik, kepala desa. Pemuka agama (ulama) juga dikendalikan oleh pusat melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Yang lebih buruk lagi bahwa komando daerah dari angkatan bersenjata telah menyusup ke dalam seluruh jenjang masyarakat Aceh. Hal tersebut telah menciptakan struktur kekuatan bersenjata secara paralel yang tidak melibatkan masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh, struktur adat telah diganti dengan birokrasi yang sebenarnya sangat asing dan dikendalikan dari jauh oleh pusat.

Setelah perang Aceh, pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk mengurangi peran dari para ulama yang dianggap sebagai ancaman karena telah memimpin perang. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pemimpin setempat (uleebalang) yang diberikan hak atas tanah dan hak mengumpulkan pajak sebagai hadiah atas kesetiaan mereka kepada penguasa kolonial.

Dengan cara yang kurang lebih sama, Orde Baru mengajak anggota kaum elit Aceh untuk bekerja sama dengan menawarkan bagian yang cukup besar atas kekayaan alam Aceh. George Aditjondro menyebut Ibrahim Risyad sebagai contoh, yang bekerja sama dengan Liem Sioe Liong dan Soeharto. Berdasarkan (joint venture) usaha bersama Robby Sumampouw, yang mendanai Benny Murdani, Risyad mengembangkan bisnisnya sampai Thailand, Malaysia dan Filipina. Seorang Aceh lain yang berkuasa adalah Bustanil Arifin, bekas menteri dan kepala Bulog, yang istrinya kerabat almarhumah Ibu Tien Suharto. Bustanil Arifin menjadi salah satu pemain utama di pabrik tepung Berdikari di Bogasari, suatu perusahaan nasional yang akhirnya berubah menjadi perusahaan swasta, serta terlibat dalam beberapa yayasan milik Soeharto.

Pemerintah pusat sampai sekarang belum belajar sepenuhnya dari kegagalan kebijakan kolonial Belanda. Pada tahun 1946, Aceh mengalami revolusi sosial berdarah melawan uleebalang yang dianggap sangat korup. Tetapi Jakarta terus memperhatikan Islam radikal sebagai akar dari pemberontakan di Aceh. Di tengah himbauan melakukan referendum untuk kemerdekaan atau otonomi, pemerintah telah memperkenalkan undang-undang baru yang dimaksud untuk meningkatkan otonomi Aceh dengan memberi hak memberlakukan hukum Syariah. Hal ini jelas tidak memadai.

Pembagian pendapatan secara lebih adil jelas dibutuhkan. Tetapi suatu hal yang lebih penting – dan yang lebih sulit dilakukan – adalah menghukum para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang paling biadab. Masyarakat Aceh telah membayar dengan nyawa serta kehormatan perempuan demi kepentingan bisnis segelintir orang. Kini adalah saatnya untuk membangun keseimbangan moral.



Silvia Tiwon, adalah Lektor kepala jurusan Indonesia di University of California di Berkeley. George Aditjondro, ‘Tragedi Aceh’ akan segera dimuat oleh Pijar, Jakarta.