2 Maret, 2005

United Nations Development Programme (UNDP)

Press Release (Siaran Pers)

Aceh, 2 Maret 2005 - Ratusan orang berkumpul di Universitas Syah Kuala, Aceh, pada hari Selasa (1/3) untuk pertemuan pertama dalam rangkaian konsultasi publik mengenai rencana pemerintah membangun masa depan Aceh. Dokumen pembangunan Aceh yang dikenal dengan sebutan "Cetak Biru" ini didukung oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Pejabat Gubernur Aceh, Abubakar, membuka acara yang telah diumumkan secara luas di media-media lokal sebelumnya sebagai wahana terbuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pandangan-pandangan mereka.

Dalam sambutan pembukaannya, Pejabat Gubernur Abubakar mengucapkan terima kasih kepada UNDP atas kerjasama erat dalam sebuah kemitraan dengan pemerintah lokal. UNDP menyediakan pendanaan sebesar $250,000 untuk membantu proses konsultasi ini, yang berasal dari program tata pemerintahan. Uang ini akan digunakan untuk penyelenggaraan konsultasi, termasuk perjalanan para pejabat ke dan dari kabupaten-kabupaten di Aceh, juga ke dan dari Jakarta. Dana ini juga akan digunakan untuk membiayai sebuah kantor sekretariat lengkap bagi badan perencanaan pembangunan tingkat propinsi.

Selain itu, sejumlah penasihat teknis yang didanai oleh UNDP dan Bank Dunia akan bekerjasama dengan pemerintah.

Proses konsultasi ini dirancang untuk memungkinkan masyarakat Aceh mengutarakan pandangan-pandangan mereka kepada pihak pemerintah, agar Cetak Biru yang dihasilkan merupakan dokumen yang benar-benar representatif dan demokratis.

"Yang paling penting adalah untuk 'mempersatukan'," demikian kata Pak Abubakar, dalam sebuah wawancara dengan UNDP. "Banyak orang mempunyai ide-ide tentang bagaimana membangun kembali Aceh, tetapi kita perlu menyusunnya menjadi satu kesimpulan. Ini adalah tugas yang sangat berat."

Dalam ajang konsultasi ini, siapa saja yang ingin berbicara harus menyampaikan pandangan atau usulannya kepada sebuah panel yang terdiri dari anggota kelompok kerja Pemerintah perancang Cetak Biru tersebut, dan sejumlah ahli dari masyarakat setempat. Setiap hari, konsultasi akan membahas bidang kebijakan yang berbeda.

Di antara banyaknya sumbangan pemikiran dalam diskusi hari pertama yang membicarakan masalah tata ruang adalah pertanyaan kontroversial tentang dapat-tidaknya dibuat satu zona bebas bangunan sepanjang dua kilometer di pantai Aceh. Pandangan ini disampaikan oleh seorang ahli seismologi dan ahli geologi. Dokumen Cetak Biru ini akan diterbitkan pada tanggal 28 Maret.

Wawancara lengkap dengan Pak Abubakar dapat diakses di website UNDP Indonesia.