Harian Waspada
Selasa, 5 Agustus, 2008

BANDA ACEH: Badan PBB yang menjalankan misi kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan membentuk "Gender Working Team" yang akan membahas masalah gender dan HAM dalam kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah berakhirnya tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Aceh.

"Setelah tugas BRR berakhir pada April 2009 proses pemulihan masih terus berjalan karena itu kita perlu membentuk suatu kerangka Gender Working Team untuk membicarakan masalah gender dan HAM," kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (BPPPA) NAD, Raihan Putri di Banda Aceh, Senin.

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan badan PBB di Aceh seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), Bank Pembangunan Asia (ADB), UNDP, Program Pangan Dunia (WFP) dan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk koordinasi antara BPPPA dengan dinas terkait dan badan PBB guna melihat apa saja yang sudah dilakukan pascatsunami terutama di bidang gender.

Menurut Raihan, dari pertemuan tersebut ada beberapa hal khusus yang akan dilaporkan kepada Wakil Gubernur Muhammad Nazar seperti masalah penguatan pengarusutamaan gender di instansi-instansi pemerintah.

Pengarusutamaan gender yaitu laki-laki dan perempuan dilibatkan bersama sejak perencanaan dan dalam pengambilan keputusan. Di samping itu keterlibatan perempuan dalam politik juga harus lebih aktif baik di legislatif maupun eksekutif.

"Perempuan harus lebih banyak terlibat dan berada di posisi sebagai pengambil keputusan, terlebih lagi dalam proses pemulihan," tambah Raihan.

Dalam proses pemulihan di Aceh, keterlibatan perempuan masih kurang dominan padahal banyak perempuan yang turut menjadi korban dalam musibah tersebut. (ags/ann)