Warta Budidaya Bulletin
24 Juni, 2005

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Gempa Bumi dan Tsunami

Gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, yang menimpa NAD telah mengakibatkan dampak yang begitu luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai sarana dan prasarana, baik fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat rusak bahkan hancur. Sejumlah kelompok masyarakat dan dan instansi baik pemerintah maupun swasta yang prihatin dan peduli terhadap kondisi tersebut terus berdatangan ke wilayah NAD berpartisipasi memberikan kontrbusinya guna mendukung pemulihan situasi dan kondisi di sana.

Dampak gempa bumi dan tsunami yang berkekuatam 8,9 Skala Richter tersebut telah mempengaruhi aspek ekologi dan lingkungan terutama wilayah pesisir yang sebagian besar dihuni oleh pembudidaya ikan dan nelayan. Sepanjang pesisir barat dan pesisir timur NAD terlihat kerusaken sarana dan prasarana budidaya seperti tambak, saluran tambak, hatchery, kolam air tawar, dan Karamba Jaring Apung (KJA).

Kondisi Perikanan Budidaya

Berdasarkan data yang dihimpun oleh SATGAS DKP laporan dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan di Provinsi NAD, dan hasil survei lapangan serta laporan masyarakat yang diterima oleh SATGAS DKP - Banda Aceh, diperoleh data sebagai berikut:

Kerusakan sarana dan prasarana budidaya seperti tambak, saluran tambak, hatchery, kolam air tawar, dan KJA terjadi di Kota Banda Aceh, Kota Lhoksemawe, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, dan Kb. Aceh Selatan;

Persentase kerusakan tambak den saluran tambak terparah (100%) terjadi di kota Banda Aceh (541 Ha tambak dan 20 km saluran tambak) dan Kab. Aceh Besar (1.005,7 Ha tambak dan 42 km saluran tambak) dimana semua tambak dan saluran tambak rusak;

Kerusakan tambak terluas terjadi di Kab.Aceh Timur (7366 He) dan Kab. Aceh Utara (4114 Ha) serta kerusakan saluran tambak terpanjang terjadi di Kab. Aceh Utara (169 km) dan Kab. Bireuen (126 km);

Kerusakan lain menimpa hatchery yang berada di : Kab. Pidie (46 unit), Kab. Aceh Utara (38 unit), Kab. Bireuen (32 unit), Kab. Aceh Besar (13 unit), dan Kab. Aceh Timur (7 unit); Sedangkan KJA yang rusak sebanyak 13 unit kesemuanya terdapat di Kab. Aceh Utara; dan kerusakan kolam air tawar terjadi di Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Selatan, dan Kab. Aceh Utaa masing-masing 14 Ha, 4,95 Ha dan 1,4 Ha;

Jika dilihat dari aktiftas budidayanya maka budidaya air payau dan air laut merupakan kegiatan yang mayorltas terkena musibah.

Sedangkan korban jiwa yang diderita keluarga besar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD dan UPT Loka Ujung Batee adalah : meninggal dunia 17 orang, korban hilang 127 orang serta rumah karyawan lingkup Diskanlut Provinsi NAD dan kabupaten/kota sebanyak 200 unit.

Upaya Yang Dilakukan

Guna memulihkan dan mengaktifkan kembali kegiatan masyarakat di Provinsi NAD, dalam jangka pendek pemerintah akan segera melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana perbenihan dan pembesaran melalui kegiatam padat karya sehingga dapat mendukung kegiatan budidaya; serta mengaktifkan sarana dan prasarana budidaya seperti hatchery, tambak, dan sebagainya yang tingkat kerusakannya tidal, terlalu parah terutama pada sentra-sentra pembudidaya ikan yang masih ada; segera memfungsikan kembali LOKA Budidaya Air Payau (BAP) Ujung Batee sebagai penghasil benih; memulihkan kondisi (semangat dan kepercayaan) bagi pembudidaya ikan khususnya pembudidaya ikan yang berskala rumah tangga; menggerakkan pembudidaya ikan dengan kegiatan budidaya yang mudah, efektif dan tepat guna.

Rencana Jangka Panjang

Untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak, diperlukan perhatian dengan cara penataan kembali kawasan yang berada di daerah rawan bencana alam yang mempertimbangkan mitigasi bencana dan sifat alam serta lingkungan, yaitu dengan menyusun tata ruang (kawasan) budidaya yang berwawasan lingkungan melalui pendekatan akuabisnis secara terpadu dan berkelanjutan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok guna mendukung kegiatan budidaya yang ekonomis dan berdaya saing, dengan menyusun strategi komunikasi dan sosialsasi kepada masyarakat pantai agar dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya bencana alam.

Untuk menata kembali Perikanan Budidaya baik itu tambak, saluran den hatchery serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, pasar, jaringan Iistrik, jaringan telepon, fasilitas air bersih, dan sebagainya, sangat tergantung dari hasil tata ruang yang sedang dilakukan oleh kelompok kerja (pokja) tata ruang yang dikoordinir oleh Bappenas, Dep. PU, BPN, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Tokoh Masyarakat, yang sampai berita ini diturunkan masih dalam proses.

Dari hasil identifikasi dan wawancara dengan masyarakat perikanan baik petambak maupun nelayan yang selama ini bermukim di pesisir laut dan pantai, mereka tidak akan mau dipindahkan dari habitatnya semula dengan demikian diharapkan hasil perencanaan tata ruang tersebut tidak akan mengalami perubahan yang signifikan terhadap sub sektor perikanan yang telah ada.

Sumber: Warta Budidaya (bulletin Departmen Kelautan dan Perikanan) Edisi 7, Tahun 2005.