Siaran Pers
22 Juni, 2006

BANDA ACEH: Pemerintah Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA), membantu dana senilai C$8,8 juta (Rp 70,4 milyar) untuk memperkuat pemerintahan di Aceh. Proyek 3,5 tahun ini meliputi penguatan manajemen, pelayanan pemerintah daerah dan tata kelola pemerintahan di tiga kabupaten/kota yaitu Banda Aceh, Aceh Jaya, dan Pidie.

Sebagai tanda dimulainya proyek Asistensi Pemerintah Daerah antara Kanada dan Aceh (CALGAP), belum lama ini, telah ditandatangani sebuah nota kesepakatan antara Duta Besar (Dubes) Kanada untuk Indonesia, Randolph Mank, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto.

BRR yang mewakili Pemerintah Indonesia akan memastikan kelancaran proyek tersebut. BRR akan menunjuk wakil-wakil dari pemerintah daerah, melaksanakan dan memimpin steering committee, memutuskan dan membuat persiapan administratif, memastikan ketersediaan dana dari pihak pemberi bantuan, serta memberikan dukungan lainnya.

Dubes Mank mengatakan, Sebagai bagian kontribusi kami untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias, pemerintah dan rakyat Kanada senang dapat berkontribusi memperkuat pengelolaan dan layanan pemerintah di Aceh, karena ini membantu mereka memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengakses program-program pembangunan berkesinambungan. Proyek ini penting bagi kegiatan program kelembagaan CIDA untuk rekonstruksi Aceh dan Nias.

Kuntoro menyatakan, Pemerintah daerah yang kuat merupakan kunci pemulihan yang berkesinambungan bagi perkembangan Aceh ke depan, termasuk kesiapan dan cara mengalihkan resiko dari bencana yang mungkin terjadi kemudian. Kami menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kanada atas partisipasinya membangun Aceh yang lebih kuat. Lewat pengembangan kapasitas kelembagaan setempat, Kanada akan meninggalkan warisan yang terus bermanfaat bagi Aceh.

Federation of Canadian Municipalities (FCM) bersama mitra-mitranya dari Kanada akan menerapkan proyek CALGAP atas nama CIDA dengan inisiatif melalui penerapan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam membantu pegawai pemerintah setempat di Aceh ketika menghadapi berbagai tantangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami yang berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat.

Deputi Direktur FCM, Tim Kehoe, menyatakan, Ini suatu kehormatan bagi kami untuk bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam perencanaan, organisasi dan penerapan proyek ini bersama rekanan kami di Indonesia, guna memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan layanan pemerintah setempat di Aceh.

Hal-hal yang akan diterapkan pada program CALGAP ini mencakup perbaikan kapasitas manajemen yang mendasar, seperti perencanaan di Pidie, pelaksanaan operasional administrasi di Aceh Jaya, layanan dasar kepemerintahan seperti manajemen limbah di Banda Aceh, dan mendukung pembuatan laporan DPRD yang lebih akuntabel kepada masyarakat di Aceh Jaya.

Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan di Aceh, yang banyak kehilangan dan kerugian akibat gempa dan tsunami, adalah kunci program pemulihan berkesinambungan. Pengalihan aset-aset yang diperoleh selama rekonstruksi serta alih pengetahuan dan kapasitas manajemen yang sukses, tergantung pada struktur pemerintah daerah yang kuat.

Akibat gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004, sebanyak 2.992 pegawai pemerintah meninggal dunia dan 2.274 lainnya hilang. Selain itu, 1.052 gedung pemerintahan rusak. Sedangkan di Nias, 761 gedung pemerintahan rusak akibat gempa bumi 28 Maret 2005.

Sejak tsunami akhir tahun 2004, Kanada berkomitmen membantu C$425 juta pada tahap tanggap darurat dan rekonstruksi jangka panjang bagi semua negara yang terkena dampak tsunami di Asia. Hampir separuh dari dana tersebut diberikan untuk Indonesia sebagai negara terparah terkena dampak bencana. Lebih dari C$50 juta digunakan untuk aktifitas tanggap darurat di Indonesia, dan sekitar C$140 juta akan digunakan untuk rekonstruksi.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

BRR NAD-Nias:

Mirza Keumala
Kepala Komunikasi dan Hubungan Stakeholders
Tel: 0812 698 9519