Kompas
Selasa, 1 April, 2008

Ternate: Aktivitas Kantor Gubernur Maluku Utara di Ternate, Senin (31/3), lumpuh. Puluhan pintu ruang kerja di kantor itu dipalang dengan papan kayu oleh sejumlah orang yang berpakaian pegawai negeri sipil dan mengaku sebagai pendukung pasangan kandidat gubernur-wakil gubernur Thaib Armaiyn-Abdul Ghani Kasuba.

Mereka menolak kebijakan Menteri Dalam Negeri yang menyerahkan penyelesaian sengketa Pilkada Gubernur Malut kepada DPRD Provinsi Malut.

Pemalangan pintu ruang kerja di Kantor Gubernur Malut itu terjadi setelah PNS Kantor Gubernur Malut apel pagi. ”Mereka memakai baju PNS, tetapi bukan PNS dari Kantor Gubernur Malut,” kata salah satu PNS yang duduk di halaman Kantor Gubernur Malut.

Aktivitas di kantor itu akhirnya berhenti total. Ruangan yang dipalang termasuk ruang kerja Gubernur dan Sekretaris Daerah. Pintu ruang kerja Gubernur ditempeli poster bertuliskan ”Kami menolak Pj Gubernur, Saudara Timbul Pudjianto segera hengkang dari Malut”.

Sejak pukul 10.00 WIT, sekitar 1.000 pendukung Thaib Armaiyn- Abdul Ghani berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Malut. Mereka menilai kebijakan Mendagri telah melecehkan fatwa Mahkamah Agung. Massa memaksa memasuki kantor gubernur, tetapi dihalangi polisi. Terjadilah dorong-mendorong di pintu gerbang kantor.

Massa yang sama kemudian mendatangi Kantor DPRD Provinsi Malut dan berusaha menduduki kantor DPRD. Massa berupaya agar DPRD tidak melaksanakan paripurna untuk menetapkan pasangan yang akan dilantik Mendagri.

Sepanjang Senin, polisi menyita puluhan senjata dari berbagai kelompok massa. Senjata yang disita antara lain kapak, katapel, belati, parang, sangkur, dan paser. Polisi juga menemukan tiga bom molotov yang belum dibakar di sekitar Kantor DPRD Malut. (ROW)